Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
2017-11-07 05:35:06

Ilustrasi. Komisioner Komnas Ham Natalius Pigai.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo dinilai telah melangar komitmennya sendiri terkait banyaknya tamu yang diundang dalam resepsi pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution.

Saat memulai memimpin, Jokowi mengeluarkan kebijakan bahwa pejabat di tingkat pusat maupun daerah dilarang menggelar pesta berlebihan. Peraturan tersebut mulai diterapkan pada 1 Januari 2015.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai, sebagai orang tua Jokowi mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan resepsi pernikahan anaknya. Hal ini patut dihargai dan diapresiasi.

Namun demikian, Pigai menilai terdapat sejumlah pelajaran dari resepsi yang dilakukan di Graha Saba Buwang Solo pada 8 November 2017 itu.

Pertama mengenai inkonsisten Jokowi terhadap peraturan yang pernah dibuatnya. Menurut Pigai, Jokowi telah mengingkari peraturan yang dibuatnya, dan hal itu merupakan pelanggaran.

"Dari sisi etika, seorang presiden menyelenggarakan resepsi besar-besaran dengan menabrak aturan dan komitmen pemerintah," ujar Pigai kepada kantor berita politik RMOL, Minggu (5/11).

Pelajaran yang kedua, Pigai menilai, revolusi mental yang digaungkan Jokowi tidak terlihat dalam acara tersebut.

Jokowi lebih cenderung terlihat hedonis yang mau memamerkan kewewahan, kekayaan di tengah situasi ekonomi nasional yang sedang mengalami goncangan.

Menurut Pigai, sangat tidak elok Jokowi menyelenggarakan acara begitu megah dan besar di tengah keterpurukan ekonomi.

"Presiden Jokowi tentu tahu bahwa banyak supermarket, mall ditutup karena terancam bangkrut karena daya beli masyarakt rendah. Sarjana sudah tidak lagi mendapat kesempatan pekerjaan yang baik sehingga orientasi mereka menjadi tukang ojek online," ujarnya.

lebih lanjut Pigai menilai sangat wajar jika revolusi mental ala Jokowi tidak berjalan mulus lantaran tindakan yang dilakukan Jokowi sendiri.

Menurutnya, kebijakan Jokowi tentang revolusi mental sangat baik, terlebih dalam buku Manusia Indonesia karya Mochtar Lubis, menjelasakan bahwa salah satu kelemahan Indonesia adalah mental hipokrit atau munafik.

"Revolusi mental itu salah satunya menghapus gaya hipokrit, tetapi Jokowi sendiri menunjukkan pertentangan. Dalam situasi begini bisa dikatakan revolusi ental tidak jalan karena jokowi," ujarnya.

Pigai menambahkan sudah pantas jika Jokowi mendapat sanksi sosial mengenai langkah yang dilakukannya seperti menabrak aturan yang dibuat sendiri dan menabrak etika revolusi mental dan cinderung hedonistik.

Dirinya juga berharap para politisi ikut memberikan kritik kepada Jokowi terkait rencana yang akan dilakukannnya.

"Para politikus jangan buta jangan diam. Minimal mengingatkan pemerintah tentang ini," pungkas Pigai.(nes/RMOL/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Jokowi
'Inpres Anti-Gaduh' Dituding sebagai Persiapan Jokowi Jelang Tahun Politik 2019
Presiden Jokowi Bersyukur Ijab Kabul Pernikahan Kahiyang-Bobby Berjalan Lancar
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka
Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah
Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan
Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Akhirnya PBB - PKPI - Partai Idaman Lolos Pendaftaran Pemilu 2019
KPK Tidak Temukan Setya Novanto, Tim KPK Terus Cari Setya Novanto
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]