JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menerima penghargaan Maritim Awards untuk kategori Maritime Advocation dari Indonesia Maritime Institute (IMI) di Jakarta, Senin (14/10). “AMAN merasa terhormat menerima penghargaan ini. Ini adalah penghargaan kepada semua yang selama ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir di seluruh penjuru nusantara,” kata Hein Namotemo, Ketua Dewan AMAN Nasional yang mewakili AMAN menerima penghargaan tersebut.
Maritim Award ini diserahkan bertepatan dengan perayaan tiga tahun IMI. Hein menambahkan, “Indonesia adalah negara bahari dan selayaknya paradigma pembangunan merujuk kepada kondisi alam kita. AMAN berusaha mendorong kembalinya peradaban bahari di nusantara yang hanya akan berhasil kalau melibatkan masyarakat adat.”
Ketua IMI Dr. Ir. Y. Paonganan, S.SI.,M.Si. menyampaikan, ”AMAN terpilih karena telah berperan penting dalam advokasi dan perjuangan hak-hak masyarakat yang hidup di pulau-pulau kecil dan pesisir.” AMAN aktif mengawal proses lahirnya Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. UU ini secara tegas dan tanpa syarat mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya.
Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan menyampaikan bahwa sejak berdiri pada 1999, AMAN telah aktif melakukan perlindungan, pembelaan, dan pelayanan terhadap masyarakat adat, termasuk yang hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan kembalinya kejayaan peradaban bahari Nusantara.
Banyak komunitas anggota AMAN adalah masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga komunitas-komunitas tersebut berkaitan langsung dengan UU No. 27 Tahun 2007. Di antaranya adalah Negeri Haruku di Maluku Tengah, Kepulauan Togean di Sulawesi Tengah, dan Enggano di Bengkulu. Masing-masing komunitas ini mewarisi kearifan, hukum adat, dan kelembagaan adat secara turun-temurun untuk melestarikan alam dan kehidupan mereka.
Tetapi, pulau-pulau kecil dan pesisir sangat rentan menerima dampak perubahan iklim. Mereka juga jauh dari jangkauan infrastruktur dan fasilitas publik berupa transportasi dan komunikasi.
Dalam rangka mempercepat pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 dan melindungi masyarakat adat dari dampak perubahan iklim, AMAN membangun Kelompok Kerja Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir. Beberapa hal yang dilakukan oleh Kelompok Kerja ini adalah menyiapkan peta dan penataan ruang wilayah adat, menggalang layanan tanggap darurat bencana, adaptasi perubahan iklim, rehabilitasi pantai, dan menyediakan akses informasi dengan mengembangkan Radio Komunitas dan layanan SMSAdat.
“AMAN akan terus mengawal kebijakan nasional dan daerah untuk memastikan tumbuh kembangnya peradaban bahari Nusantara,” tegas Abdon.(rls/amn/bhc/sya)
|
