JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai perhatian pemerintah terhadap industri maritim masih minim. Bambang mengatakan, baik industri perikanan, industri galangan kapal, dan industri pelayaran masih mengalami kesulitan akibat kurangnya fasilitas yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah.

"Kesulitan y ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyayangkan sumbangsih sektor perikanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai belum optimal. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya maritim yang cukup besar.

Demikian diungkapkannya usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan pentingnya memperkuat peran Angkatan Laut (AL) dalam pembangunan ekonomi maritim dan kebijakan meningkatkan keamanan maritim dan keselamatan pelayaran di Indonesia. Hal itu diungkapkannya saat menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional Sekolah Staf d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut poros maritim yang digagar Presiden Joko Widodo hanya retorika semata. Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i pun setuju dengan pendapat SBY.

Syafi'i melihat sejumlah program yang dibuat Presiden Jokowi tidak melalui kajian yang lengkap atau terpad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Visi Poros Maritim dunia yang dijalankan pemerintah saat ini membuka harapan baru bagi aktivitas maritim bangsa Indonesia yang selama ini terbelenggu oleh pandangan-pandangan agraris. “Bangsa ini perlu bergeliat kembali memotivasi segala bidang pembangunan untuk mewujudkan harapan yang selama ini terabaikan. Dari segi prose ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menyatakan bahwa dari awal berdirinya negeri ini, Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara maritim dan agraris. Panjang garis pantainya terpanjang kedua di dunia.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu 95.181 km sesua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai komponen utama pertahanan negara di laut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan maritim, khususnya di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di duni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menerima penghargaan Maritim Awards untuk kategori Maritime Advocation dari Indonesia Maritime Institute (IMI) di Jakarta, Senin (14/10). “AMAN merasa terhormat menerima penghargaan ini. Ini adalah penghargaan kepada semua yang selama ini memperjuangkan hak-hak masyarakat adat yang hi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seminar terbuka kajian intelijen stratejik, mencermati dinamika ancaman maritim, peluang dan tantangan kebijakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) terkait kedaulatan negara, dengan pembicara Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, Andi Widjajanto MA, Melda Kamil Ariadno SH, LL.M.

Sangat disayangkan ternyata Indonesia yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Indonesian National Shipowners Association (INSA), Carmelita Hartoto menyatakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri maritim Indonesia memiliki potensi yang menggairahkan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya.

"Saat ini industri maritim di Indonesia telah maju, dan fokusnya telah bergeser, ti ...Berita Selengkapnya