Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
2017-10-22 09:08:20

Ilustrasi. Ekonom Faisal Basri.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Faisal H Basri menyoroti hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi selama tiga tahun ini. Dalam analisisnya, pemerintahan Jokowi mengantongi rapor merah dalam membenahi perekonomian nasional.

Menurut Faisal, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi ternyata angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. Padahal di era sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi cukup stabil.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,01 persen. Sementara pada tahun lalu angka pertumbuhannya sebesar 5,02 persen.

"Yang perlu dikoreksi kenapa keseimbangan zaman Pak Jokowi itu turun terus pertumbuhan ekonominya. Industri manufaktur juga ikut turun," ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/10).

Meski demikian, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan ikut turun. Tercatat sejak September 2014, tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen.

Namun, angkanya naik menjadi 11,22 persen pada Maret 2015. Kemudian kembali turun menjadi 11,13 persen di September 2015.

Angka itu bergerak ke level 10,86 persen di Maret 2016. Hingga September 2016 turun menjadi 10,7 persen.

Sedangkan saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari seluruh penduduk. Sementara untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,393 per Maret 2017 jika dibandingkan yang sebelumnya berada di posisi 0,394 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Yang patut disyukuri dari jumlah orang miskin turun melambat. Kemudian ketimpangan juga sudah di bawah 0,4," tutur mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(cr4/JPC/jpnn/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Jokowi
Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI dengan Tes DNA
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
4 Tahun Jokowi Berkuasa: Masih Gagal di Bidang Pemberantasan Korupsi
Sebut Politikus Sontoloyo, Jokowi Tunjuk Hidung Sendiri
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]