Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri
2017-10-22 09:08:20

Ilustrasi. Ekonom Faisal Basri.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Faisal H Basri menyoroti hasil kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang ekonomi selama tiga tahun ini. Dalam analisisnya, pemerintahan Jokowi mengantongi rapor merah dalam membenahi perekonomian nasional.

Menurut Faisal, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi ternyata angka pertumbuhan ekonomi terus mengalami penurunan. Padahal di era sebelumnya, angka pertumbuhan ekonomi cukup stabil.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada angka 5,01 persen. Sementara pada tahun lalu angka pertumbuhannya sebesar 5,02 persen.

"Yang perlu dikoreksi kenapa keseimbangan zaman Pak Jokowi itu turun terus pertumbuhan ekonominya. Industri manufaktur juga ikut turun," ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/10).

Meski demikian, selama tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK, angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan ikut turun. Tercatat sejak September 2014, tingkat kemiskinan sebesar 10,96 persen.

Namun, angkanya naik menjadi 11,22 persen pada Maret 2015. Kemudian kembali turun menjadi 11,13 persen di September 2015.

Angka itu bergerak ke level 10,86 persen di Maret 2016. Hingga September 2016 turun menjadi 10,7 persen.

Sedangkan saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari seluruh penduduk. Sementara untuk ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini rasio juga mengalami penurunan menjadi 0,393 per Maret 2017 jika dibandingkan yang sebelumnya berada di posisi 0,394 pada periode yang sama tahun sebelumnya.

"Yang patut disyukuri dari jumlah orang miskin turun melambat. Kemudian ketimpangan juga sudah di bawah 0,4," tutur mantan sekretaris jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) itu.(cr4/JPC/jpnn/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait Jokowi
'Inpres Anti-Gaduh' Dituding sebagai Persiapan Jokowi Jelang Tahun Politik 2019
Presiden Jokowi Bersyukur Ijab Kabul Pernikahan Kahiyang-Bobby Berjalan Lancar
Tak Mampu Atasi Pengangguran, Aktivis: Demi Bangsa Jokowi Jangan Ambisi 2019
Acara Pernikahan Kahiyang, Jokowi Terlihat Hedonis dan Inkonsisten
Fadli Zon: Demokrasi Indonesia Mundur Selama Dipimpin Jokowi
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Komisi IX DPR Dalami Problem Defisit BPJS Kesehatan
Pemerintah Diingatkan untuk Tak Main-main dengan KTP-El
Panglima TNI: Sampai Kapanpun TNI Tidak Pernah Melupakan Para Pejuang dan Senior
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Program KUBE Butuh Penasihat Usaha
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda
Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota
Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat
Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]