JAKARTA, Berita HUKUM - BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR RI mendesak BPK untuk menyerahkan laporan keuangan masing-masing kementerian/lembaga berbarengan dengan ikhtisar pemeriksaan. Hal tersebut disampaikan Anggota BAKN, Teguh Juwarno kepada Parle baru-baru ini.
“Maksudnya ikhtisar itu adalah kumpulan laporan keuangan pemerintah pusat (ringkasan dari seluruh kementerian/lembaga) itulah yang dilaporkan BPK kepada DPR bulan Juni. Kita minta laporan per kementeriannya dilaporkan juga, karena itu akan jadi dasar penyusunan anggaran kita pada tahun berjalan”jelas Teguh.
Dilanjutkannya, selama ini laporan keuangan per kementerian/lembaga baru disampaikan pada bulan September nanti, dan menurut Teguh hal itu sudah terlambat. Karena penyusunan anggaran dan program pada tahun berjalan sudah dilakukan jauh sebelum bulan itu. Jadi selama ini penyusunan program dan anggaran pada tahun berjalan tidak berbasis pada hasil audit BPK per kementerian/ lembaga, namun hanya ringkasannya saja.
“Jadi kami di Senayan ini tidak memiliki dasar atau bukti untuk mengevaluasi dan menyusun anggaran/program masing-masing Kementerian/ Lembaga. Kami minta laporan audit per kementerian/lembaga itu diserahkan berbarengan dengan Ikhtisarnya (ringkasannya),”tegas Politisi dari Fraksi PAN ini.
Teguh mengatakan bahwa permintaan laporan tersebut sudah disampaikan kepada BPK, dan menurutnya itu tidak melanggar Undang-undang.
“Intinya, kalau Laporan ringkasan keseluruhanya saja sudah jadi dan sudah dilaporkan kepada kami, pasti dong laporan audit dari masing-masing kementeriannya juga sudah ada, dan kami mendesak itu agar dilaporkan kepada kami untuk kemudian kami distribusikan ke masing-masing Komisi. Kami berharap begitu juga pada tahun-tahun berikutnya," kataTeguh.(ayu/dpr/bhc/rby) |
