JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo mengaku pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto (Setnov).

Adapun Setnov saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu parpol pendukung Joko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara, Isnu Edhy Wijaya, setelah mengumumkannya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Agustus 2019.

Isnu ditahan selama 20 hari terhitung mulai Kamis (3/2) hingga 22 Februari 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Gu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan dugaan keterlibatan Ganjar Pranowo terkait kasus megakorupsi KTP-el ke KPK dianggap sarat kepentingan politik.

"Kami mensinyalir tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 (empat) orang tersangka baru dalam pengembangan perkara korupsi dalam Pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 s/d 2013 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam perkembangan proses pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan sahnya penggunaan surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat mencoblos dalam Pemilu 2019 pada 17 April mendatang. Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menguji uji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan un ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai pemberian KTP-Elektronik (KTP-el) bagi Warga Negara Asing (WNA) perlu ditinjau ulang, terlebih lagi jika itu dikatakan sudah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Menurutnya, KTP-el filosofinya merupakan identitas untu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur memiliki KTP elektronik atau e-KTP. Wakil Ketua DPR Fadli Zonmenilai hal itu sebagai skandal besar.

"Saya kira ini pasti sudah skandal besar itu, harus kita selidiki," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/2).

Fadli menegaskan hanya warga negara Indonesi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya KTP-elektronik (KTP-el). Bila perlu, Pansus menginvestigasi bocornya data kartu tanda penduduk elektronik tersebut, hingga mencari dokumen yang relevan jelang Pemilihan Umum (Pemilu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan KTP yang dimasukkan dalam satu karung, ditemukan berceceran di sebuah sawah di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada, Sabtu (8/12).

"Telah ditemukan KTP sebanyak 2.158 dalam karung beras ukuran 20 Kg di Kampung Bojong Rangkong RT 03 RW 011, Kel. Pondok kopi, Kec. Du ...Berita Selengkapnya

LAMPUNG, Berita HUKUM - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Lampung termasuk kategori tinggi. Beragam persoalan berpotensi memicu kerawanan Pemilu 2019, salah satu diantaranya adalah persoalan akurasi data pemilih. Oleh karenanya, kesiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Lampung juga tidak luput dari pantauan Tim Kunjungan Kerja Reses ...Berita Selengkapnya