Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Weda Bay Nickel
 
Revisi Kontrak Karya Tambang Nikel Weda Bay Nickel Agar Ruang Hidup Masyarakat Adat tak Dicaplok | Tuesday 08 Oct 2013 19:11:08

TERNATE, Berita HUKUM - Nikel luas digunakan. Sifatnya tahan temperatur, tekanan tinggi, kuat dan mudah dibentuk membuatnya digunakan dalam peralatan canggih, seperti mesin pesawat jet, pembangkit listrik, hingga handphone. Nikel menopang kehidupan modern.

Namun nikel yang digunakan masyarakat modern ini kini pertambangannya sedang mengancam ke
...

NasDem: Hiraukan Putusan MK, Weda Bay Rentan Pelanggaran Hukum | Saturday 20 Jul 2013 23:04:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan Weda Bay Nikel dalam posisi rentan pelanggaran hukum. Jika masih tetap ngotot mempertahankan lahan produksinya yang sudah melampaui batas sesuai dengan peraturan Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batu Bara).

Selain itu, luas tambang perusahaan asal Perancis ini juga mencaplok hutan adat masyarakat setempat. Da
...

Walhi Tuntut ESDM, Kaji Kontrak Karya Wade Bay Nikel | Thursday 18 Jul 2013 22:27:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) memberikan batas lahan produksi sebesar 25 ribu hektar. Namun, hingga saat ini kontrak karya perusahaan tambang Weda Bay Nikel (WBN) masih memiliki luas 54.874 hektar di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Bahkan, berdasarkan temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)
...

WALHI Pertanyakan Pemerintah: Penyesuaian Kontrak Karya Weda Bay Nickel Langgar Undang-Undang | Wednesday 06 Feb 2013 22:38:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyesuaian Kontrak Karya perusahaan tambang Weda Bay Nickel langgar Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang ketentuan luas. Pemerintahan SBY melalui Kementerian ESDM bersama Weda Bay Nickel dilaporkan menyetujui luas wilayah pertambangan bisa melebihi 25.000 hektare.

UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambang
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]