|
|||||
| Sejalan dengan Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker' | 2024-02-27 00:37:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai perlu perubahan regulasi untuk mengakomodir adanya kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan pelaksanaan umrah mandiri (backpacker) dengan menggunakan visa turis. Menurutnya, perubahan regulasi tersebut sejalan dengan semangat DPR untuk merevisi Undang-Undang N ...Berita Selengkapnya |
||||
| Keberangkatan Umrah Meningkat, Bukhori Dorong Pemerintah Tunjukan Keberpihakan | 2022-04-10 12:57:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyambut positif peningkatan pemberangkatan jemaah umrah selama Ramadan. Direktur Bina Umrah dan Haji Kementerian Agama Republik Indonesia menyebut lebih dari 80 persen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) kembali aktif memberangkatkan jemaah umrah pada bulan puasa tahun ini. ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bukhori Optimis Indonesia Dapatkan Izin Umrah dan Haji | 2021-11-01 18:38:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menilai kemampuan setiap negara dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dan upaya setiap pemerintah dalam melakukan lobi tingkat tinggi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah kunci untuk memperoleh izin keberangkatan haji dan umrah. |
||||
| Umrah Dibuka Lagi, Pemerintah Diminta Jamin Prokes Calon Jemaah | 2021-10-11 10:10:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengapresiasi atas dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan protokol kesehatan (prokes) bagi calon jemaah yang hendak beribadah umrah demi menghindari risiko penula ...Berita Selengkapnya |
||||
| Jamaah Indonesia Belum Dapat Izin Umrah, Wakil Ketua MPR: Lakukan Extra Lobi dan Yakinkan Pihak Saudi | 2021-10-05 03:41:29 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Pasalnya, hingga kini, Pemerintah Arab Saudi belum mengizinkan jemaah asal Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. |
||||
| Jamaah Indonesia Dilarang Masuk Arab Saudi, Umroh 2021 Kembali Ditunda | 2021-02-03 13:15:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan larangan masuk pada warga 20 negara termasuk Indonesia pada Selasa (2/2). Aturan ini mengakibatkan perjalanan umroh 2021 kembali tertunda. |
||||
| Azis Syamsuddin Apresiasi Pemerintah Arab Buka Ibadah Haji dan Umrah | 2021-01-08 14:25:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Kerajaan Arab Saudi yang telah mencabut larangan penerbangan internasional ke negaranya dan membuka kembali kegiatan ibadah umrah pada 3 Januari 2021. Untuk itu dirinya meminta agar Kementerian Agama, melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen ...Berita Selengkapnya |
||||
| Arab Saudi Umumkan Umroh Bisa Dimulai Lagi 4 Oktober 2020 | 2020-09-24 11:33:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia mengatakan mereka akan meminta jemaah umrah yang tertunda akibat pandemi Covid-19 untuk diprioritaskan berangkat. |
||||
| Arab Saudi Stop Sementara Kedatangan Jamaah Umroh | 2020-02-27 09:01:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan penting. Negeri petro dolar itu menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya. |
||||
| Keputusan MA Kasus First Travel Janggal | 2019-11-22 21:25:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Sadzily menyatakan ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap proses hukum kasus First Travel. Di mana MA menyatakan bahwa barang sitaan atas kasus tersebut dikembalikan pada negara. Hal tersebut diucapkan Ace dalam acara Dialektika Demokrasi yang mengangkat tema 'Idea ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
