JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (26/9). Agenda sidang kedua perkara dengan Nomor 73/PUU-XVI/2018 ini, yakni mendengar perbaikan permohonan.

M. Raditio Jati Utomo selaku Pemohon m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5).

Revisi ini sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah kepada DPR sejak Februari 2016.

Namun, pem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR.

Banyak subtansi pengaturan yang di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI dan pemerintah secara aklamasi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) dilanjutkan dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menegaskan sejak awal tidak ada satu pun fraksi yang menolak penyelesaian RUU Terorisme. Menurutnya, semua fraksi di DPR RI mendukung penyelesaian RUU Terorisme, termasuk fraksi yang berada di luar pemerintah.

"Semua fraksi mendukung penyelesaian RUU Terorisme itu. Sehingga tidak benar kal ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan RUU Anti Terorisme akan segera disahkan pada masa sidang DPR RI di bulan Mei ini. Meski demikian, ia meminta pemerintah satu suara dalam pembahasan finalisasi revisi UU Terorisme di DPR.

"Presiden minta RUU Anti Terorisme selesai paling lambat bulan Juni. Kami di DPR RI menegaskan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Terorisme (Pansus RUU Terorisme) dan pemerintah bersepakat soal pasal 31A tentang penyadapan. Namun karena aturan itu rawan dilanggar, Pansus memberikan tiga catatan.

Ketua Pansus RUU Terorisme M. Syafi'i usai rapat Pansus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7), mengatakan p ...Berita Selengkapnya