JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur kepala daerah yang terpilih lalu kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga kepala daerah itu tetap sah sebagai kepala daerah sampai ada keputusan hukum tetap, atau kepala daerah yang bersangkutan mengundurkan diri.

...Berita Selengkapnya

Oleh: Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

MALAM INI 20 Juli 2017, DPR telah mensahkan RUU Pemilu yang menetapkan keberadaan presidential treshold 20 persen. Secepat mungkin setelah RUU ini ditandatangani oleh Presiden dan dimuat dalam lembaran negara, saya akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
Perjua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat optimis, pembahasan RUU tentang Pemilu yang kini masih dalam tahap penyerapan aspirasi masyarakat dan terdiri dari 2.885 daftar inventarisasi masalah (DIM) akan selesai pada April 2017 menatang. Sehingga tahapan pemilu pada Juni sudah bisa dimulai.

"Sejauh ini saya optimis pembahasan RUU Pemilu it ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi UU No. 18/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) - Perkara No. 14/PUU-XIII/2015 pada Selasa (27/1) siang. Pemohon perkara ini, Fatahillah yang diwakili kuasa hukumnya Fathul Hadie Ustman, merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/7). Perkara dengan Nomor 59/PUU-XI/2012 ini dimohonkan o ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh permohonan Farhat Abbas dan Narliz Wandi Piliang (Iwan Piliang) dalam Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (UU Pemilu Presiden), pada Kamis (27/6) di Ruang Sidang Pleno MK. Dengan ditolaknya permohonan ini, maka MK kembali ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri yang maju menjadi calon anggota legislatif (caleg), tidak berkewajiban mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak adanya kewajiban undur diri tersebut, dinilai tidak menjamin kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Hal ini menjadi alasan Arif Sahudi dan Ahmad Rizal, dua orang warga Kota Surakarta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah seorang pegawai BUMN yang akan maju sebagai calon legislatif dari Parta Gerindra, FX Arief Poyuono, mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu Legislatif). Sidang perdana perkara yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - UU Pemilu Legislatif kembali dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji terkait norma yang mewajibkan setiap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD harus melalui tahap verifikasi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI) Damianus Taufan mengajukan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang kedua perkara Pengujian Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimohonkan oleh M. Farhat Abbas dan Iwan Piliang, Kamis (30/5). Dalam sidang yang dihadiri kedua prinsipal Pemohon, Windu Wijaya selaku Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan poin-poin perbaikan dalam per ...Berita Selengkapnya