JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna Sidang Rakyat yang berlangsung hari ini, Senin (1/6) lalu, menyatakan tidak mengakui Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang baru disahkan DPR. Sidang Rakyat paripurna juga memutuskan bahwa UU tersebut harus dibatalkan demi hukum untuk menjamin keselamatan dan kedaulatan rakyat.

Koordinator Nasiona ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Sahat Silaban sa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran DPR mengkritisi beberapa target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per sektor yang mengalami penurunan, seperti target PNBP Minerba yang turun dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 17,85 triliun menjadi Rp 16,78 triliun.

Anggota Badan Anggaran DPR Wahyu Sanjaya mempertanyakan adanya perbedaan pendapat terkai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) dalam Penjelasan Pasal 102 dan Pasal 103 mengatakan bahwa pemurnian produk pertambangan guna mengoptimalkan nilai tambah dari produk pertambangan dan menjamin tersedianya bahan baku industri logam nasional.

Pengamat energi R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan peningkatan nilai tambah sumber daya alam mineral dan/atau batu bara yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) tidak mengandung pertentangan apapun dengan prinsip negara hukum.

Di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penuh pemerintah menerapkan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Pemerintah jangan takut menghadapi Freeport dan Newmont. UU No.4/2009 sudah bagus dan sesuai dengan konstitusi, karena membela kepenting ...Berita Selengkapnya

CIKEAS, Berita HUKUM - Rapat terbatas kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jabar, Sabtu (11/1) yang berlangsung hingga malam, memutuskan untuk menjalankan secara penuh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Mineral) yang melarang ekspor ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan pemerintah Indonesia merencanakan untuk melarang ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014, ditentang para pengusaha yang mengaku terancam bakal merumahkan para pekerjanya, bahkan akan ada yang gulung tikar.

Direktur Marketing PT Mobi Jaya Persada, Wira Budiman, mengatakan bahwa jika ini berlaku maka perusahaan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Poltak Sitanggang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia merencanakan untuk melarang ekspor bijih mineral mulai 12 Januari 2014.

Kebijakan pelarangan ekspor ini dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi sektor pertambangan yang memberi nilai tambah yang lebih tinggi. "Kami ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Pemerintah untuk menjalankan amanah UU Minerba No. 4 Tahun 2009 sejatinya patut didukung dan dipatuhi oleh segenap elemen di negeri ini. Namun perlu ditambahkan catatan selama rencana pemerintah tersebut tidak memiliki motif dan diboncengi oleh kepentingan asing yang saat ini menguasai hampir 70 persen industri Tamba ...Berita Selengkapnya