Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    UU MD3 dan P3
 
DPD Antara Ada dan Tiada di Gugatan MD3 Mahkamah Konstitusi | Wednesday 19 Dec 2012 12:25:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Litigasi Judicial Review DPD RI, hari ini menghadiri sidang Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendengarkan keterangan saksi ahli dari Pemohon dan Pemerintah atas uji materi UU MD3 dan UU P3, UU No. 27 tahun 2009, Rabu (19/12).

Saksi Irsan Noor, yang merupakan saksi Fakta, mengatakan UU No. 27 tahun 2009, Anggo
...

UU MD3 dan UU P3 Dinilai Mereduksi Kewenangan DPD | Monday 19 Nov 2012 17:26:08

JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang panel Perbaikan Permohonan atas uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) dan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan (UU MD3) yang teregistrasi dengan Nomor 104 /PPU-X/2012. Perk ...

UU MD3 dan P3 Rugikan Fungsi Legislasi DPD | Tuesday 25 Sep 2012 15:31:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Daerah mengatakan bahwa Undang - undang No. 27 / 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), dan Undang - Undang No. 12 / 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (P3) bertentangan dengan Pasal 20 A ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]