JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI DPR merekomendasikan agar tahun depan Undang-Undang Desa harus sudah dipenuhi dengan memberikan 10 persen transfer ke daerah. “ Bagaimanapun juga pemerintah harus bisa memenuhi harapan masyarakat desa. Jika tahun ini sebesar Rp.20 triliun, maka tahun depan bisa ditingkatkan menjadi Rp.30 triliun. Itulah harapan ki ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - “DPD RI telah merekomendasikan kepada Presiden agar melaksanakan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara utuh dan konsekuen sebagai bukti keberpihakan kepada desa, masyarakat, dan kawasan tertinggal. Mengapa? Karena desa merupakan kaki negara ini,” jelas Anggota DPD RI, Hana Hasanah Fadel Muhammad, saat melakukan reses dan sosi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan melaksanakan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 lalu telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Unda ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mengingat luasnya perhatian dan harapan terhadap implementasi UU Desa agar sesuai dengan semangat dibentuknya UU ini, maka anggota DPR bersama DPD yang peduli Desa, memandang perlu membentuk Kaukus Parlemen untuk Desa

“Pembentukan Kaukus Parlemen Desa agar elemen-elemen parlemen yang menyusun UU Desa dapat lebih efektif d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Desa, Ibnu Munzir mengatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang mendapat sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat pedesaan. Undang-Undang ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

“UU Desa ini salah satu karya b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Desa, Budiman Sudjatmiko mengatakan DPR merencanakan akan mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang (UU) tentang Desa pada Jumat, 12 Juli 2013 mendatang. Menurutnya, sudah tidak ada lagi kendala yang signifikan sehingga RUU Desa sudah bisa dibawa ke paripurna.

"Hanya tingga ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Kitab Negara Kertagama telah sangat jelas dan tegas menerangkan bahwa setiap titah Raja ataupun Ratu jika sudah sekali saja terucap tetapi tidak terbukti, maka Aura Wahyu Mahkotanya akan meredup dan padam dan negara tinggal menunggu waktu kehancurannya.

Perumpamaan ini, seperti berlaku pada titah atau perintah Presiden SBY ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Jawa Timur menolak rumusan pasal 25 RUU Desa yang melarang kades menjadi pengurus partai politik atau pengurus parpol lokal. Pasalnya rumusan itu bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) UUD 45, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - “Wacana masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun, memang terdapat dalam pembahasan RUU Desa yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah dan DPR, ” ujar Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tarmizi A.Karim, di Jakarta, Senin (8/10).

Dikatakan, masa j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persatuan Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) kembali mendatangi gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/12). Mereka menuntut pengesahan RUU Desa untuk segera menjadi UU. Jika UU itu sudah disahkan akan menjadi payung hukum yang kuat bagi desa untuk meningkatkan pemberayaan ekonomi desa.

Aksi demo yang diikuti sekitar ...Berita Selengkapnya