JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden RI Prabowo Subianto menduga, ada gerakan yang mengarah ke makar dan terorisme dibalik aksi penyampaian aspirasi atau unjuk rasa dalam beberapa hari ini yang berujung rusuh dan anarkis hingga penjarahan.

"Sekali lagi, aspirasi yang murni harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua SETARA Institute, Hendardi mengatakan, penanganan dan upaya pencegahan terhadap paham radikalisme, terorisme dan intoleransi harus diperkuat.

Hal itu diutarakan Hendardi menyusul penangkapan pemimpin dan pengurus Khilafatul Muslimin (KM), Abdul Qodir Hasan Baraja dkk oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskr ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengingatkan agar jangan sampai ada stigma bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia berkaitan dengan agama tertentu. Pernyataan Nasir ini menyusul adanya penyitaan ratusan kota amal yang dilakukan oleh Densus 88 yang dimiliki oleh salah satu lembaga zakat di Provinsi Lampung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masih terjadinya peristiwa terorisme di Indonesia belakangan ini, harus disikapi lebih lanjut mengenai aturan hukum yang menyangkut dengan tindak pidana tersebut oleh pihak terkait, guna meminimalisir bahkan mencegah hal tersebut kembali terjadi lagi di tanah air Indonesia.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Ikatan Mahasis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat terorisme Ardi Manto Adiputro tidak sependapat dengan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang menyebut aksi teroris Zakiah Aini sebagai 'lone wolf'.

Seperti diketahui, seusai terjadi aksi terorisme dan menyerang Mabes Polri beberapa waktu lalu, Kapolri mengatakan bahwa aksi penyerangan di Mabes ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Istilah ekstremis kini sedang ramai dibicarakan oleh kalangan umat Islam, karena pemerintah Indonesia memunculkan Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Terkait urusan tersebut, politisi Islam, Teng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mempertanyakan maksud diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Menurut Sukamta, Perpres yang ingin melibatkan masyarakat dalam pelap ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada penceramah dan pengelola rumah ibadah agar memiliki pemahaman terhadap pencegahan tindakan ektremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di masyarakat.

Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme dikritik. Sebab, pelibatan melalui peraturan presiden (perpres) yang draftnya tengah disusun itu, dianggap bertentangan dengan undang-undang (UU) yang ada. Regulasi yang dimaksud salah satunya ialah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Dalam draft perpres pelibatan TN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung RI Dr, Burhanuddin, SH. MH. menerima kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafly Amar di ruang kerja Kejaksaan Agung RI, pada Selasa (9/6) pukul 10 Wib.

Kunjungan Kepala BNPT dalam rangka menjalin silaturahmi dan meningkatkan koordinasi dalam penanganan ...Berita Selengkapnya