| Tambang Ilegal & Penyelundupan Pasir Timah |
|
|
| |
| Polri Bongkar Penambangan Ilegal dan Penyelundupan Pasir Timah ke Malaysia, Oknum TNI AL Diduga Terlibat | 2026-03-02 10:43:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI berhasil mengungkap praktik penambangan ilegal dan penyelundupan pasir timah dari Kepulauan Bangka Belitung ke Malaysia.
Pengungkapan ini merupakan hasil sinergi lintas instansi yang dilakukan ...Berita Selengkapnya |
| Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK | 2019-01-22 06:20:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang ...Berita Selengkapnya |
| Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan | 2018-12-22 16:44:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Nasir meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dengan teliti memperhatikan kondisi lingkungan pasca tambang. Jangan sampai setelah nantinya aktivitas tambang tidak ada lagi, lahan tersebut rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali o ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal | 2018-12-12 22:33:13 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang berjumlah sekitar 10 personil yang dipimpin Asisten Bidang Intelijen (Asbin) Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di rumah/toko Samarinda Musik yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 17 B RT. 13 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota ...Berita Selengkapnya |
| Diduga Belum Kantongi Izin, Bareskrim Datangi Lokasi Pertambangan PT Geo Dipa Energi | 2018-12-05 17:06:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dugaan adanya kegiatan pertambangan yang disinyalir belum mengantongi dokumen resmi soal perizinan yang dilaporkan PT Bumi Gas Energi (BGE), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerjunkan tim penyidik ke lokasi pertambangan panas bumi di daerah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa ...Berita Selengkapnya |
| Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut | 2018-10-08 14:49:12 |
 |
KOLAKA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kew ...Berita Selengkapnya |
| Pemanggilan Joko Prianto: Babak Baru Kriminalisasi Petani Kendeng | 2017-12-29 20:43:13 |
 |
SEMARANG, Berita HUKUM - Joko Prianto, seorang petani Kendeng langsung mendapatkan Surat Panggilan (nomor S.Pgl/945/XII/2017/Reskrimun) bertanggal (22/12) dari Polda Jawa Tengah terkait perkara yang menimpanya paska ia mengajukan Praperadilan pada tanggal (21/12). Surat panggilan tersebut mengenai pelimpahan tahap II yang akan dilakukan pada tangg ...Berita Selengkapnya |
| Ketua MPR Terima Perwakilan Demonstrasi Mahasiswa | 2017-03-31 10:54:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima perwakilan Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air dan Bela Negara yang hari ini, Kamis (30/3) berdemonstrasi menyampaikan tuntutan di Gedung DPR/MPR Senayan.
Dalam tuntutannya, perwakilan Mahasiwa bernama Ahdi Jaya dari BEM Universitas Muhammadiyah Tangerang meminta dukungan Ketua MPR untu ...Berita Selengkapnya |
| Komisi IV DPR Segera Panggil Kementan terkait Ijin Tambang di Kendeng | 2017-03-23 05:36:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait wafatnya Patmi, Petani yang mengcor kaki asal rembang, Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasludin akan meminta pimpinan Komisi IV untuk segera memanggil Kementerian Pertanian sebagai mitra, agar menjelaskan dan bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
"Kita akan minta penjelasan bagaimana koordinasi Kementan dengan K ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Jangan Cederai Rasa Keadilan Masyarakat Kendeng | 2017-03-21 07:19:59 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi cor kaki jilid kedua di depan Istana Merdeka yang dilakukan oleh sejumlah petani dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, sejak Selasa (14/3) lalu, mendapat perhatian Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon. Fadli menilai, sikap Pemerintah telah mencederai rasa keadilan masyarakat K ...Berita Selengkapnya |
|
|