|
|||||
| Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun | 2024-11-13 09:27:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali merilis perkembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Jangan Sampai Dugaan TPPU Rp349 triliun di Kemenkeu Menguap Tanpa Tindak Lanjut | 2023-05-08 22:34:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto berharap Satuan Tugas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (Satgas TPPU) yang dibentuk untuk menangani penyelesaian transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan harus mampu menunjukkan kerja yang efektif dan optimal. Dia menegaskan jangan sampai ada uang haram yang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Willy Aditya: Satgas TPPU Rp349 Triliun Harus Independen | 2023-05-06 01:10:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendukung dibentuknya satuan tugas (Satgas) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengusut tuntas polemik transaksi janggal Rp349 triliun terkait tupoksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Willy mengingatkan Satgas TPPU untuk bekerja secara independen. |
||||
| Benny K. Harman Dukung Mahfud Bongkar Tuntas Dana Gelap Rp349 Triliun di Kemenkeu | 2023-04-11 13:19:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengungkapkan, bahwa Komisi III tidak pernah melakukan tindakan menghalang-halangi penegakan hukum, justru Komisi III selalu berupaya menjernihkan keruhnya keadilan di Indonesia. Dia pun menegaskan Komisi III tidak berseteru dengan siapa pun yang berupaya membongkar skandal uang illeg ...Berita Selengkapnya |
||||
| Menkeu dan Menkopolhukam Terkonfirmasi Hadir, Komisi III Kembali Akan Gelar RDP Bahas Dugaan TPPU Sore Ini | 2023-04-11 13:15:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI kembali akan menggelar rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada Selasa (11/4/2023) pukul 14.00 WIB di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. |
||||
| Penyidikan BTS BAKTI Kejagung Telusuri TPPU dan Bos PT ZTE Indonesia Dicekal | 2023-02-06 15:29:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ternyata tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Penyidik kini menelusuri adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengalir ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard P ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dugaan Penggelapan Aset oleh Petinggi SMART Tbk Membuat Kerugian Negara Hingga Rp 40 Triliun | 2022-08-09 16:52:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) akhir-akhir ini terus menjadi perbincangan hangat, termasuk para oknum pengusaha yang diduga sengaja menghindari pajak. |
||||
| KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari dan Pengusaha sebagai Tersangka TPPU | 2018-01-17 06:53:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RIW) dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (PT MBB), Khairudin (KHR) sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Keduanya diduga menyamarkan gratifikasi senilai Rp 436 miliar. |
||||
| Lenni Tersangka Kasus TPPU Milyaran Bebas Berkeliaran di Pengadilan Samarinda | 2017-06-15 23:35:39 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Lenni Nurrussanti (28) mantan karyawan PT Serba Mulia Auto, Dealer Mobil Daihatsu Jl. PM Noor Samarinda Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) yang diduga telah menilep uang perusahan milyar rupiah dan diputus penyidik Polda Kaltim sebagai Tersangka dengan dugaan penggelapan dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tamp ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dewan Pertanyakan Equality Before The Law Kasus Dugaan TPPU Ustad Bachtiar Nasir | 2017-02-23 08:52:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mempertanyakan equality before the law atau kesamaan dalam hukum Polri terhadap kasus-kasus tertentu, seperti pemeriksaan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Ustad Bachtiar Nasir. |
||||
|
|||||
