Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Supersemar
 
PK Kasus Supersemar: Tidak Benar Ahli Waris Soeharto Dihukum Denda Triliunan | Wednesday 12 Aug 2015 07:23:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbeda dengan pemberitaan berbagai media, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) hanya mengoreksi angka denda yang dijatuhkan untuk Yayasan Supersemar namun tidak menghukum mendiang Soeharto dan ahli warisnya, padahal para pengacara keluarga Soeharto sudah siap berkumpul di Cendana.

Kepada juru bicara MA, Su
...

MA Sudah Mengabulkan, Tapi PN Jaksel Lambat | Saturday 04 Jan 2014 14:33:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) yang diketahui telah mengabulkan gugatan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan menyatakan Yayasan Supersemar harus membayar sebesar 75 persen dari Rp185 miliar, yakni sebesar Rp139 miliar.

Harifin Andi Tumpa selaku Majelis Kasasi juga mewajibkan Yayasan Supersemar membayar sebesar 75 persen dari USD 420 ju
...

Negara Rugi Rp 3,7 Triliun, Kasus Yayasan Supersemar Kejagung Akan Ajukan PK | Saturday 24 Aug 2013 07:30:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia tetap akan melakukan upaya hukum, terkait kasus Yayasan Supersemar yang masih bergulir.

Jaksa Agung Basrief Arief, dalam hal ini telah memerintahkan kepada Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negera, (Jamdatun) agar menindaklanjuti upaya mengajukan Peninjaun Kembali (PK) perkara Yayasan Su
...

Akan Ajukan PK, Kejagung Tetap Upayakan Eksekusi Yayasan Supersemar | Friday 21 Jun 2013 20:55:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melakukan eksekusi terhadap Yayasan Beasiswa Supersemar dengan alasan adanya kekeliruan soal jumlah uang yang akan disita. Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), ada kesalahan dalam penulisan jumlah hart ...

Denda Yayasan Supersemar, Kejagung Akan Mengajukan PK | Friday 14 Jun 2013 15:15:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Basrief Arief mengungkapkan bahwa denda eksekusi Yayasan Supersemar sebesar Rp 3,17 triliun, belum dapat dilakukan karena ada amar putusan yang keliru.

"Jadi, kita (selaku jaksa pengacara negara akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung," kata Basrief menjawab pertanyaan wartawan di Kejaksaan A
...

Peringati Supersemar, DPP Muammar Cari Dukungan Agar Soeharto Jadi Pahlawan | Friday 01 Mar 2013 17:20:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Bertepatan dengan hari Supersemar (Surat Perintah Satu Maret), Jumat (1/3), DPP Masyarakat Penerus Amanat Supersemar (Muammar) kembali mendukung mantan Presiden RI, Soeharto untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Bertempat di gedung Granadi, Rasuna Said, Jakarta, DPP Muammar mengadakan acara tanda tangan dukungan ata
...

Mahfud MD Hadiri Acara Silaturahmi Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar | Friday 22 Feb 2013 09:44:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan, yang menghimpun setiap anak bangsa yang mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan dari Yayasan Supersemar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana (S1) dan pasca sarjana (S-2 dan S-3) sejak didirikan ol ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]