| SDM |
|
|
| |
| ALPEKSI Siap Kawal Visi SDM Unggul Indonesia Maju | 2020-01-20 15:40:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Asosiasi Lembaga Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Indonesia (ALPEKSI) Ridwan Daali menyatakan, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Kerjasama itu, lanjut Ridwan, dalam rangka mengawal vi ...Berita Selengkapnya |
| Upaya Pembentukan Manajemen Talenta Nasional Gagasan Progresif - Revolusioner Atasi Keterbelakangan SDM | 2019-12-27 09:11:22 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum DPP Gerakan Pembumian Pancasila (GPP), yang juga sebagai Dewan Pakar DPP PA GMNI, Dr. Antonius Dieben Robinson Manurung, M.Si sangat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah Indonesia dalam pembentukan manajemen talenta nasional (MTN).
Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Staf Presiden, Dr. Moeldoko mengungkapkan ...Berita Selengkapnya |
| Muhammad Syafrudin: Pemberdayaan SDM Penting di Daerah Kepulauan | 2018-12-13 10:44:25 |
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu isu krusial dalam membangun daerah kepulauan. Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Muhammad Syafrudin menilai hal ini penting untuk menopang pembangunan daerah kepulauan agar tak tertinggal jauh dari masyarakat yang tinggal di daerah daratan.
"Soal SDM ini sa ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Jokowi Berhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar | 2016-08-15 21:40:14 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menyatakan, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM, Archandra Tahar, dari posisinya.
Sejalan dengan itu, Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan, sebagai pelaksana tugas menteri ESDM.
Hal itu dikatakan Pratikno di Istana Neg ...Berita Selengkapnya |
| IPI Minta Pemerintah Harus Komitmen, Konsisten Penggunaan TKDN di BUMN, ESDM dan Operator Minyak | Friday 11 Sep 2015 13:24:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian People's Institute (IPI) berharap agar deregulasi, debirokratisasi, dan penegakan hukum yang dimaksudkan secara detail akan menjabarkan proteksi pada industri nasional. Serta komitmen Pemerintah secara konsisten, dalam penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap barang dan jasa hasil produksi industri ...Berita Selengkapnya |
| Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral | Friday 22 May 2015 07:56:46 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh antara Menteri ESDM Sudirman Said dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembubaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai hanya polemik antar sesama rival saja.
Sebenarnya, politikus PDIP, Effendi Simbolon, selama ini Sudirman orang yang juga ikut terlibat dalam politik migas nasional ...Berita Selengkapnya |
| Pernyataan Menteri ESDM untuk SBY Tidak Berdasar dan Kontraproduktif | Wednesday 20 May 2015 02:58:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pernyataan tidak berdasar Menteri ESDM Sudirman Said di media nasional yang mendiskreditkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuai kecaman dari para kader Partai Demokrat. Sebab pernyataan “asal bunyi” tersebut bersifat kontraproduktif dan hanya menimbulkan kegaduhan.
‘’Karena tidak berdasar dan terkesan m ...Berita Selengkapnya |
| Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009 | Thursday 29 Jan 2015 04:57:25 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, permintaan energi primer di Asia Pasifik diproyeksikan naik berkisar 2,1% per tahun selama 2010 hingga 2035, lebih cepat 1,5% per tahun dari pertumbuhan ekonomi. (prediksi selama periode yang sama).
ADB (Asean Development Bank) menyebutkan bahwa, pe ...Berita Selengkapnya |
| Hadir di Kementerian ESDM, CT Akan Sampaikan Saran Calon Menteri ESDM untuk Jokowi | Sunday 19 Oct 2014 00:32:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim Chairul Tanjung (CT) berjanji kepada awak media guna memberi saran kepada kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dalam menentukan sosok pemimpin di Kementerian ESDM.
Hal itu disampaikan CT usai menyaksikan penandatanganan amandemen Kontrak Ka ...Berita Selengkapnya |
| Bagaimana Mengelola Kebijakan Gas Bumi? Ini Jawaban Wamen ESDM | Saturday 18 Oct 2014 22:19:02 |
 |
BANDUNG, Berita HUKUM - Pengelolaan kebijakan gas bumi nasional yang efektif hanya memerlukan 2 hal, yaitu Kebijakan dalam satu gerbong dikemas dalam satu peta panduan dan kepemimpinan yang diakui tidak hanya oleh stake holder terkait ESDM, tapi juga berbagai pihak industri.
“Kami telah mengadakan enam kali pertemuan untuk menata kembali soal ke ...Berita Selengkapnya |
|
|