|
|||||
| Kritik Regulasi Rokok Elektronik dan Tembakau, UU Kesehatan Diuji | 2024-12-26 00:30:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana untuk memeriksa permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang diajukan oleh Astro Alfa Liecharlie. Dalam Perkara Nomor 179/PUU-XXII/2024 ini, Astro mempersoalkan pengaturan terkait produksi dan peredaran produk tembakau serta ro ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kendalikan Konsumsi, Kenaikan Pajak Produk Rokok Elektronik Berlaku 1 Januari 2024 | 2023-12-30 00:36:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengenakan pajak atas produk-produk rokok elektrik (REL) per 1 Januari 2024 mendatang. |
||||
| Cukai Rokok Elektrik Perlu Diatur UU | 2021-08-30 19:40:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengemukakan pandangan bahwa regulasi cukai rokok elektrik selama ini dinilai belum jelas. Padahal, pemakainya sudah menjamur seperti rokok konvensional. Idealnya, cukai rokok elektrik diatur secara eksplisit dalam undang-undang. |
||||
| Raih Penghargaan WHO, Gerakan Tembakau Muhammadiyah Diapresiasi Pimpinan Pusat | 2021-06-15 09:59:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehari menjelang momentum World No Tobacco Day 31 Mei lalu, organisasi kesehatan dunia (WHO) memberikan penghargaan kepada Muhammadiyah sebagai organisasi dengan kontribusi paling signifikan dalam kebijakan dan program pengendalian tembakau di tingkat nasional. |
||||
| Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jangan Mematikan Usaha Rakyat | 2020-12-11 08:44:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Keuangan resmi menaikkan tarif cukai rokok sebesar 12,5 persen untuk tahun 2021. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan dengan kenaikan cukai rokok jangan sampai membuat perekonomian dan mematikan usaha rakyat dan harus lebih mementingkan kelangsungan usaha tembakau. |
||||
| MK Tolak Uji Aturan Iklan Rokok | 2017-12-16 10:01:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya uji materiil Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Kamis (14/12). Pokok permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XV/2017 dinilai MK tidak beralasan menurut h ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kenaikan Cukai Rokok Memutus Rantai Nafkah Masyarakat | 2017-10-20 09:01:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM -Industri rokok merupakan industri padat karya yang melibatkan jutaan orang dari hulu hingga hilir. Rokok yang terbuat dari tembakau memiliki rantai industri yang sangatlah panjang, karena tidak semata hanya melibatkan pabrikan rokok saja, dari buruh tani rokok, karyawan pabrik rokok, pedagang asongan rokok, warung rokok di de ...Berita Selengkapnya |
||||
| Guna Penerimaan APBN, Cukai Rokok Dikerek Naik 9,1% | 2017-01-13 11:33:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengerek cukai rokok menjadi 9,1% per 1 Januari 2017. Penerimaan negara diperkirakan bertambah hingga Rp 1,3 triliun. |
||||
| Komnas Pengendalian Tembakau: Kawal RUU Larangan Iklan Rokok | 2017-01-12 20:59:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau mendorong Indonesia memiliki regulasi pelarangan total atas iklan rokok. Komnas juga mendorong Komisi I DPR dalam penyusunan Rancangan Undangan-undang (RUU) Penyiaran yang merupakan revisi atas UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Larangan Iklan Rokok di Me ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Tak Perlu Buat Kebijakan Gegabah | 2016-08-29 07:16:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI Heri Gunawan mengatakan sangat aneh kalau sebuah hasil survey dari sekitar seribu orang yang menyatakan akan berhenti merokok kalau harga rokok dilipatgandakan, kemudian di ekspose secara viral di media sosial, dan menjadi sebuah kegaduhan baru, lalu ditanggapi secara sangat serius oleh pemerintah. |
||||
|
|||||
