JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski sudah menghemat Rp 6 miliar dari sebelumnya Rp 20 miliar untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), tapi Ketua DPR Marzuki Alie masih belum puas. Pasalnya, proyek yang kini menjadi bernilai Rp 14 miliar atas rekomendasi Badan Kehormatan (BK) itu, dinilainya masih kemahalan.

"Ya, saya kira masih mahal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Kehormatan (BK) DPR mengeluarkan rekomendasi kepada tiga konsultan pelaksana untuk mengganti semua perabot mewah impor yang sudah dipasang di dalam ruang baru Badan Anggaran (Banggar). Barang tersebut harus diganti produk dalam negeri yang berkualitas baik.

"Kami telah lakukan pendalaman dan BK merekomendasikan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga satu kursi yang akan diduduki anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR seharga Rp 24 juta per unitnya. Anggota Banggar DPR sendiri yang meminta dan memilih kursi impor dari Jerman, saat pihak pelaksana proyek melakukan presentasi.

"Waktu dipresentasikan ini dipilih. Mereka (pimpinan Banggar DPR-red) yang minta kursi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah proyek yang dilaksanakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh diduga banyak kejanggalan. Namun, yang menjadi perhatian Badan Kehormatan (BK) DPR adalah proyek renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menelan biaya Rp 20,3 miliar.

BK DPR akan mulai memeriksa sejumlah pimpinan dan ...Berita Selengkapnya

*Lebih bermanfaat untuk membangun 200 rumah sehat bagi warga miskin

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Nining Indra Saleh tak peka dengan kondisi rakyat yang sedang susah dan kerap bertindak di luar akal sehat yang memicu kecaman publik dan kalangan Dewan sendiri. Hal ini dari ulahnya yang rajin membuat proyek minimalis, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelaah laporan lisan dari sejumlah anggota DPR pada Kamis (12/1), terkait renovasi ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menelan biaya Rp 20 miliar. Laporan Syarifuddin Suding digunakan sebagai kajian awal untuk menindaklanjuti kecurigaan publik terhadap dugaan korupsi atas ...Berita Selengkapnya