JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena penurunan muka tanah di Ibu Kota pada masa yang akan datang menjadi perhatian khusus bagi Pemprov DKI Jakarta, dalam menangani persoalan reklamasi di Teluk Jakarta.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hidayat Matnoer, MPP perwakilan dari Koordinator Forum Solidaritas Alumni UI menyampaikan bahwa proyek reklamasi pantai khususnya Teluk Jakarta sekonyong ibarat pertunjukan "permainan kelompok gelap", utaranya mengkritisi saat mengisi sesi diskusi Publik bertajuk, 'Menyoal Kejahatan korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Riset Independen Network for Sout East Asian Studies (NSEAS) bakal menggelar acara Diskusi Publik mengusung tema,"Menyoal Kejahatan Korporasi Terhadap Reklamasi Teluk Jakarta" diadakan pada Jumat (14/12) mendatang di bilangan Cikini, tepatnya Hotel Grand Alia Jakarta Pusat.

Turut mengundang pembicara dan moderator ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemprov DKI Jakarta memastikan mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik.

Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta setelah melakuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) tidak hanya memeriksa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Penyidik juga menjadwalkan akan memeriksa mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat.

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah memeriksa mantan Gubernur D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan penyidikan korupsi proyek reklamasi Teluk Jakarta, terus bergulir. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) DKI Jakarta, Andri Yansyah turut diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, terkait soal izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) lalu lintas.

"Saya jelaskan bahwa tugas dari Dishub itu adalah Amdal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Alumni dari berbagai perguruan tinggi ITB, UI, ITS, IPB, UGM, UNPAD, UNPAR, UB, UNHAS, UNISBA, UII, UNAND, UNTAD berkumpul di Muara Kamal Jakarta Utara pada, Kamis (16/11) mendeklarasikan Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (PETISI) Tolak Reklamasi.

Hidayat Matnur, Sekjen Ikatan Alumni Universitas Indonesia ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai jika proses reklamasi pembangunan Teluk Jakarta terus dilanjutkan, maka hal ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini.

"Tidak boleh ada negara di dalam negara. Oleh karena itu reklamasi ...Berita Selengkapnya

Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman

REFERENDUM YANG diajukan MEH ini untuk mengganjal Anies Sandi menutup Reklamasi. Artinya reklamasi boleh ditutup setelah minta pendapat publik (referendum). Artinya, kekuasaan gubernur bisa dihilangkan dengan referendum. Info yang saya terima dari tokoh2 aktivis Jakarta Utara dari PAN, sudah ada bagi2 duit dari tai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Publik mengetahui betul dan masih hangat dalam ingatan, beberapa hari sebelum pelantikan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, ada pejabat tinggi yang mendorong reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

Pejabat tinggi tersebut bahkan terang-terangan mendorong dilanjutkannya reklamasi. ...Berita Selengkapnya