JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan DPR RI mendukung kebijakan pemerintah melakukan reformasi total birokrasi serta memangkas lembaga non struktural yang tidak efektif. Selain itu, ke depan setiap kelahiran sebuah undang-undang tidak harus diikuti pembentukan lembaga non struktural baru. Di paruh pertama periode pemerin ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof. Dr. Ir. Winarni Monoarfa yang dipercaya menjadi moderator pada pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan menggadeng Forum Sekretaris Daerah Selur ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Berita HUKUM - Kementrian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam) mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini diungkapkan Staf Ahli Kemenpolhukam Bidang SDM dan Iptek, Mayjen Eddy Rahmat saat melakukan pertemuan dengan jajaran Pemrov Gorontalo di Kantor Gubernur ...Berita Selengkapnya

JATINANGOR, Berita HUKUM - Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan aparatur pemerintahan yang bersih, pemerintah telah menetapkan kebijakan nasional reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika ada perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

"Dalam sidang paripurna kabinet minggu lalu, saya tegaskan bahwa ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Untuk memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan program reformasi birokrasi dan penyediaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kamis (22/8), kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah 20 Kementerian/Lembaga (K/L) menyesaikan proses pelaksanaan reformasi birokrasi, dan mendapatkan Tunjangan Kinerja (TK) pada tahun 2012, tahun 2013 ini ditargetkan setidaknya 19 K/L dapat diselesaikan prosesnya. Selain itu, diharapkan 33 pemerintah provinsi juga sudah mulai melaksanakan reformasi birokrasi sesuai den ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terus dimatangkan, diantaranya dengan melaksnakan rapat Road Map Reformasi, Rabu (6/2). Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Prof Dr Ir Winarni Monoarfa MS mengatakan, Road Map bertujuan dijadikan instrumen yang akan memandu perubahan di lingkungan Pemerintah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Wakil Menteri ESDM, Ir Susilo Siswoutomo beserta Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Waryono Karno mewakili Menteri ESDM menyambut tim verifikasi lapangan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian ESDM bertempat di La ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi Gorontalo akan kembali melakukan perubahan dan pengaturan birokrasi. Sesuai dengan pendelegasian wewenang oleh Gubernur Gorontalo Drs H Rusli Habibie MAP, Wakil Gubernur Gorontalo DR Idris Rahim MM, agar bertindak cepat untuk mengatur kembali Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Reformasi birokrasi Indonesia dapat dianggap gagal. Pasalnya, celah untuk melakukan korupsi masih ada. Bahkan, dapat dikatakan lebih besar dari sebelumnya. Kegagalan ini akibat sisa-sisa elite orde baru (Orba) tidak ikut disingkirkan, ketika beralih ke era reformasi.

"Reformasi birokrasi terhambat elite-elite birokra ...Berita Selengkapnya