JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan rangkap jabatan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, kembali mendapat sorotan publik. Anak sulung Presiden Jokowi ini terindikasi melakukan pelanggaran terhadap UU 23/2014.

Menyikapi hal tersebut, analis politik Hendri Satrio berpendapat, Gibran orang yang tahu diri, dan akan mundur jika melakukan kesalahan.

" ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi demonstrasi dari seratusan Masyarakat Bersama Anti Korupsi (Mabes Anti Korupsi) aksi tolak rangkap jabatan, pendemo mendatangi gedung Kementerian ESDM Di Jakarta Pusat, Kamis (22/8) guna menentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan Muchlis Moechta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ratusan massa dari Mabes Anti Korupsi kembali mendatangi kantor Menteri Hukum dan HAM, jalan HR Rasuna Said Kuningan Jakarta, Senin (20/5) melakukan orasi dan mimbar bebas.

Kedatangan massa aksi kali ini kembali meminta Denny Indrayana Wamenkum HAM, untuk dapat segera mundur dari jabatannya sebagai salah satu Komisaris ut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Bersama Anti Korupsi Mabes Anti Korupsi kembali melakukan aksi ujukrasa, Jumat (17/5) mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM guna mendesak Denny Indrayana mundur dari jabatannya dari Komisaris Utama PT Jamsostek.

Pengangkatan Denny Indrayana dinilai mempunyai agenda tersembunyi, dimana sebagai salah satu K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Him ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (beritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pemulangan Penyidik (Dirdik)Yurod Saleh kepada Mabes Polri. Jabatan yang kosong itu, kini dirangkap Warih Sadono yang juga menjabat Direktur Penuntutan (Dirtut) institusi pemberantasan korupsi tersebut.

"Saya baru dapat penjelasan dari Ketua KPK (Abraham Samad) dan pimpin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengkritisi banyaknya pejabat pemerintah yang merangkap jabatan sekaligus. Padahal, dalam Pemilu mereka mendapat kepercayaan rakyat, seharusnya fokus menjalankan misi dan visi untuk kesejahteraan rakyat.

"Sekarang ini, banyak pejabat pemerintah itu banyak yang nyambi. Mereka melakukan ...Berita Selengkapnya