| RUU HIP |
|
|
| |
| HNW Mendapat Amanat Ulama Jaksel Untuk Terus Menolak RUU HIP | 2020-12-07 14:33:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendapat amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan, untuk terus menolak RUU Haluan Ideologi Pancasilav(HIP). Amanat tersebut diterima Hidayat di tengah kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUDNRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) kerjasama MP ...Berita Selengkapnya |
| Anggota DPR Siap Kawal RUU HIP Sampai Dibatalkan Dari Prolegnas | 2020-07-20 15:45:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memastikan menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, Pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) ...Berita Selengkapnya |
| Ubah RUU HIP Jadi RUU BPIP, Umat Minta BPIP Dibubarkan! | 2020-07-18 06:39:39 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
BACA PANDANGAN dan sikap PBNU pada poin 8:
"Bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan P ...Berita Selengkapnya |
| PKS Minta RUU HIP Tetap Dicabut Dan Tidak Perlu Diganti, Pancasila Sudah Final | 2020-07-17 09:41:05 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, status RUU BPIP belum jelas apakah baru inisiatif pemerintah atau DIM dari RUU HIP.
"Bagaimana status RUU HIP setelah pem ...Berita Selengkapnya |
| Baleg DPR Terima Aspirasi Perwakilan Demonstran yang Tolak RUU HIP | 2020-07-17 06:03:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan, dirinya memahami tuntutan yang disampaikan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) karena tak mencantumkan TAP MPR XXV/1966 tentang Larangan Komunisme/Marxisme dan ada anggapan Panc ...Berita Selengkapnya |
| Demo Didepan Gedung DPR, Slamet Maarif: Jika Masih Membahayakan NKRI Akan Kita Tolak! | 2020-07-16 16:34:55 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Raut wajah kecewa tampak dari Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Maarif usai beraudiensi dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR di dalam gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Dia masuk mewakili demonstran dari Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI yang sedang berunjuk rasa di depan gedung DPR.
Ke ...Berita Selengkapnya |
| Konsep RUU BPIP Berbeda dengan RUU HIP | 2020-07-16 16:01:33 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani didampingi seluruh Pimpinan DPR RI bersama dengan Mensesneg, Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB dan Menhan menggelar konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam kesempatan tersebut Puan menegaskan bahwa konsep RUU BPIP ...Berita Selengkapnya |
| Mulyanto Minta Presiden Terbitkan Surpres Terkait RUU HIP | 2020-07-15 16:08:17 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mulyanto minta Presiden terbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP). Menurutnya, surpres ini penting segera diterbitkan untuk mengakhiri kesimpang-siuran sikap yang ditunjukkan pemerintah terhadap RUU HIP ini.
"Untuk menerbit ...Berita Selengkapnya |
| Surat Terbuka dari Chusnul Mariyah Buat Ibu Megawati yang Terhormat | 2020-07-14 06:29:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dosen Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Chusnul Mar'iyah Ph.D membuat surat terbuka untuk Megawati Soekarnoputri.
Surat itu tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang masih memicu polemik meski kabarnya pemerintah telah menolak membahasnya. Publik tida ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP | 2020-07-10 09:03:09 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD sudah menyampaikan akan melakukan penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), meski demikian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsy menilai hal tersebut sepertinya tidaklah cukup, pe ...Berita Selengkapnya |
|
|