JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melalui Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat paripurna DPR RI, Kamis (12/3) di Gedung DPR, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

"Kami menyatakan RUU PPRT menjadi RUU inisiatif DPR," kata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pers mengkritik draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru. Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana menganggap RUU tersebut berbahaya bagi kebebasan pers dan tumpang tindih dengan UU Pers.

"Dalam draf yang kami terima sebagai bahan rapat Baleg (Badan Legislasi DPR) 27 Maret 202 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan public, seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu mengundangkan RUU Perampasan Aset.

Padahal RUU Perampasan Aset sangat penting karena berperan sebagai instrument hukum yang menjadi palu godam pemberantasan kor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap pemerintah segera melakukan pembahasan terkait RUU Perampasan Aset bersama DPR. Dirinya menganggap bahwa RUU Perampasan Aset tersebut merupakan produk hukum yang sangat strategis. Sayangnya, pembahasannya berjalan cukup lambat. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini masih dalam proses pembahasan. Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, RUU KUHP merupakan inisiatif Pemerintah. Karena itu, sesuai mekanisme pembentukan undang-undang, DPR melimpahkan ke Pemerintah terkait fokus pembahasan RUU KUHP.

"Posisi saat ...Berita Selengkapnya

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mendukung keinginan pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Dia menilai KUHP sebagai induk hukum pidana juga butuh diperbaharui seiring perkembangan zaman.

"Komisi III menyambut baik keinginan pemerintah terkait RUU KUHP. Niat itu sejalan de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendapat amanat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Selatan, untuk terus menolak RUU Haluan Ideologi Pancasilav(HIP). Amanat tersebut diterima Hidayat di tengah kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUDNRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) kerjasama MP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah memastikan menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Sebagai gantinya, Pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018. Menanggapi hal ini, Anggota Badan Legislasi (Baleg) ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

BACA PANDANGAN dan sikap PBNU pada poin 8:

"Bahwa obsesi untuk menafsirkan Pancasila secara ekspansif akan menimbulkan ekses negatif berupa menguatnya kontrol negara dalam kehidupan masyarakat. Penguatan eksesif kelembagaan BPIP dapat melahirkan kembali BP7 (Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Konsep RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) yang diajukan pemerintah kepada DPR dipertanyakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, status RUU BPIP belum jelas apakah baru inisiatif pemerintah atau DIM dari RUU HIP.

"Bagaimana status RUU HIP setelah pem ...Berita Selengkapnya