|
|||||
| Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres | 2025-01-03 05:09:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan setiap partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres). |
||||
| Sidang Pendahuluan JR di MK, Partai Ummat Gaungkan Penghapusan Presidential Threshold | 2022-02-09 23:22:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia untuk kesekian kalinya menggelar judicial review (JR), pengujian UU Pemilu terkait Presidential Threshold sebesar 20 persen. Kali ini, sidang perdana JR dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan yang diajukan oleh Partai Ummat, Partai yang baru didirika ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presidential Threshold adalah Bentuk Ketidakadilan Politik | 2018-08-10 05:02:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan Presidential Threshold (PT) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini dinilai merupakan bentuk ketidakadilan politik. Ini juga hasil rumusan Undang-Undang Pemilu yang sangat kuat dengan aroma arogansi kekuasaan. Idealnya, dalam Pemilu serentak, semua calon dari partai politik bisa mengajukan calonnya sendiri. |
||||
