Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Suap Izin Pertambangan
 
Bos Tambang asal Kalimantan Timur, Rudy Ong Chandra Akhirnya Ditahan usai Dijemput Paksa KPK terkait Suap IUP | 2025-08-23 13:37:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akhirnya resmi menahan pengusaha tambang asal Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Ong Chandra (ROC), pada Kamis malam (21/8) setelah dijemput paksa.

"Selanjutnya tersangka ROC akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 21 Agustus sampai 9 September 2025," kata
...

KMI: Menata Karut Marut Pertambangan Kita | Thursday 24 Dec 2015 03:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Roup Husairi sebagai Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan, "Sektor pertambangan lazimnya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah lama menjadi salah satu sektor utama (pemasukan kas negara) pertambangan," ujarnya, saat membuka sesi Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Kaukus M ...

Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Ijin Pertambangan | Saturday 11 Jul 2015 06:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanjangan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa mencabut izin perusahaan tersebut apala
...

Kapolda Lelet Jadikan Bupati Boltim Sebagai Tersangka | Wednesday 01 May 2013 19:48:14

SULUT, Berita HUKUM - Pasca penetapan Kadis ESDM Boltim dan Kabid Pertambangan ESDM Boltim sebagai tersangka, nyaris tak ada progres penyidikan lagi yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut), khususnya yang mengarah untuk menetapkan Bupati Boltim sebagai tersangka. Yang lebih aneh lagi, justru melalui media kami mengetahui bahwa kedua pejaba ...

Penangkapan Terhadap Warga Menolak Tambang Kembali Terjadi, Kali Ini 10 Orang Warga Manggarai Ditangkap | Tuesday 25 Dec 2012 18:55:37

NTT, Berita HUKUM - Untuk kesekian kalinya penangkapan warga yang menolak pertambangan di NTT, kembali terjadi. Kamis kemarin (19/12), 10 orang warga desa Lante, Kec. Reok, Manggarai-NTT telah ditangkap dan dibawa paksa oleh polisi dengan mobil dalmas ke Ruteng karena mempertahan hak hidupnya.

"Warga Desa Lante secara damai telah menolak kehad
...

Tolak Pendirian PT.Chevron di TNBBS Lampung | Thursday 29 Nov 2012 20:07:48

LAMPUNG, Berita HUKUM - Berdirinya PT. Chevron Gheotermal Suoh Sekincau di sebagian wilayah TNBBS di Kabupaten Lampung Barat provinsi Lampung mendapat penolakan dari warga masyarakat.

Luas lahan Wilayah Kerja Pertambangan seluas 33.333 ha (WKP) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 33.109 ha, direvisi menjadi 31.705 ha, dan 11.200 ha ada didalam
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]