JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/12) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Persetujuan Perppu MK ini untuk diundangkan ditempuh melalui voting atau pengambilan suara.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) DPR tetap menolak kehadiran Perppu Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan Trimedya Pandjaitan di sela-sela rapat kerja Fraksi PDI-P, di Senayan Jakarta.

“Tidak ada urgensinya Perppu MK. Seyogyanya Perppu MK harus ditolak,” kata Anggota DPR RI Komisi III ini, Senin (9 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) akan segera mengkaji isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), sehingga KY telah membentuk tim kecil.

Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan bahwa saat ini tim keci ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), melayangkan surat kepada Komisi III DPR-RI, untuk memohon penundaan pembahasan Perppu No 1 tahun 2013, tentang perubahan Ke dua atas Undang undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Direktur Eksekutif YARA Safaruddin SH tertanggal, R ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Dr Taufiqurrohman Syahuri mengatakan pada dasarnya setelah penangkapan Akil Mochtar (AM), kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) memang merosot tajam. Sehingga sangat diperlukan langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Ada kemerosotan kepercayaan publik, rakyat dikhianati, ...Berita Selengkapnya