Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Perppu
 
Pakar Ingatkan Penegak Hukum terkait UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pandemi Covid-19 | 2021-05-05 15:14:28

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar dan praktisi hukum Miartiko Gea mengingatkan para penegak hukum untuk benar-benar mencermati Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020.

Miart
...

Berpotensi Langgar Konstitusi, F-PKS Desak Pemerintah Ubah Perppu Covid-19 | 2020-05-09 15:58:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, berpotensi melanggar konstitusi. Karena itu, Fraksi PKS DPR RI meminta Pemerintah melakukan perubahan pada Perppu tersebut agar tugas yang dijalankan Pem ...

DPR Setujui Perppu MK | Sunday 22 Dec 2013 09:28:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/12) akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Persetujuan Perppu MK ini untuk diundangkan ditempuh melalui voting atau pengambilan suara.

...

Perppu MK Ditolak Fraksi PDI Perjuangan | Monday 09 Dec 2013 17:25:38

JAKARTA, Berita HUKUM – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI P) DPR tetap menolak kehadiran Perppu Mahkamah Konstitusi. Hal ini ditegaskan Trimedya Pandjaitan di sela-sela rapat kerja Fraksi PDI-P, di Senayan Jakarta.

“Tidak ada urgensinya Perppu MK. Seyogyanya Perppu MK harus ditolak,” kata Anggota DPR RI Komisi III ini, Senin (9
...

Kaji Perppu MK, Komisi Yudisial Bentuk Panel Ahli | Tuesday 29 Oct 2013 15:18:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Yudisial (KY) akan segera mengkaji isi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Perppu MK), sehingga KY telah membentuk tim kecil.

Ketua KY Suparman Marzuki mengatakan bahwa saat ini tim keci
...

Langgar UUD 1945 Dan Regulasi YARA Surati Komisi III DPR-RI Untuk Menunda Pembahasan PERPPU MK | Thursday 24 Oct 2013 20:20:30

ACEH, Berita HUKUM - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), melayangkan surat kepada Komisi III DPR-RI, untuk memohon penundaan pembahasan Perppu No 1 tahun 2013, tentang perubahan Ke dua atas Undang undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Surat tersebut ditandatangani langsung Ketua Direktur Eksekutif YARA Safaruddin SH tertanggal, R
...

Perppu MK, Taufiqurrohman: Kewenangan MK, DPR, Presiden Mesti Dikurangi | Monday 21 Oct 2013 02:31:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Dr Taufiqurrohman Syahuri mengatakan pada dasarnya setelah penangkapan Akil Mochtar (AM), kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) memang merosot tajam. Sehingga sangat diperlukan langkah untuk memulihkan kepercayaan publik.

"Ada kemerosotan kepercayaan publik, rakyat dikhianati,
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]