|
|||||
| Pakar Ingatkan Penegak Hukum terkait UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pandemi Covid-19 | 2021-05-05 15:14:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar dan praktisi hukum Miartiko Gea mengingatkan para penegak hukum untuk benar-benar mencermati Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. |
||||
| Berpotensi Langgar Konstitusi, F-PKS Desak Pemerintah Ubah Perppu Covid-19 | 2020-05-09 15:58:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, berpotensi melanggar konstitusi. Karena itu, Fraksi PKS DPR RI meminta Pemerintah melakukan perubahan pada Perppu tersebut agar tugas yang dijalankan Pem ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anis Byarwati Nilai Sejumlah Pasal Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tidak Masuk Akal | 2020-04-22 07:08:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan pandangan kritisnya terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Dalam aturan tersebut, salah satu pasal yang memuat tentang pembiayaan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal penanggulan ...Berita Selengkapnya |
||||
| 'Judicial Review' Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Diapresiasi | 2020-04-20 09:58:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Judicial review atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 diapresiasi legislator Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Perppu tersebut dinilai inkonstitusional oleh para tokoh masyarakat yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka yang mengajukan gugatan atas Perppu t ...Berita Selengkapnya |
||||
| Demokrat Tolak Perppu Corona karena Presiden Cabut Hak Budget DPR | 2020-04-20 07:07:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Benny K Harman membeberkan alasan Partai Demokrat menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang biasa disebut Perppu Corona. |
||||
| Wakil Ketua MPR Syarief Hasan Minta DPR Tolak Perppu No.1/2020 | 2020-04-18 03:52:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat (FPD) Syarief Hasan meminta DPR RI menolak Perppu No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perppu 1 Tahun 2017 Tumpang Tindih dan Rawan Penyelewengan | 2017-05-22 12:07:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) No.1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dinilai tumpeng tindih dan sangat rawan penyelewengan. Perppu hanya bisa dikeluarkan dalam kondisi genting yang memaksa. |
||||
| Pemerintah Terbitkan Aturan Tata Cara Pengumpulan Sumbangan Masyarakat untuk Fakir Miskin | Tuesday 21 Apr 2015 13:13:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin. |
||||
| Inilah Bunyi Perppu Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi | Saturday 21 Feb 2015 08:10:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan terjadinya kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengganggu kinerja KPK. Karena itu, untuk menjaga kelangsungan dan kesinambungan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah memandang perlu pengaturan mengenai pengisian keanggotaan sementara pimpinan KPK. |
||||
| Tolak Pilkada Lewat DPRD, Presiden SBY Terbitkan 2 Perppu | Friday 03 Oct 2014 01:07:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah menimbang berbagai opsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan memilih penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai bentuk nyata dari perjuangannya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. |
||||
|
|||||
