JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyambut baik rencana DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang bertujuan menginvestigasi kasus tercecernya KTP-elektronik (KTP-el). Bila perlu, Pansus menginvestigasi bocornya data kartu tanda penduduk elektronik tersebut, hingga mencari dokumen yang relevan jelang Pemilihan Umum (Pemilu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan KTP yang dimasukkan dalam satu karung, ditemukan berceceran di sebuah sawah di Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada, Sabtu (8/12).

"Telah ditemukan KTP sebanyak 2.158 dalam karung beras ukuran 20 Kg di Kampung Bojong Rangkong RT 03 RW 011, Kel. Pondok kopi, Kec. Du ...Berita Selengkapnya

LAMPUNG, Berita HUKUM - Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Provinsi Lampung termasuk kategori tinggi. Beragam persoalan berpotensi memicu kerawanan Pemilu 2019, salah satu diantaranya adalah persoalan akurasi data pemilih. Oleh karenanya, kesiapan penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 di Lampung juga tidak luput dari pantauan Tim Kunjungan Kerja Reses ...Berita Selengkapnya

KAUR, Berita HUKUM - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu diduga sudah sekitar 1 minggu peralatan server sedang rusak guna proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran menjadi terganggu, hal ini membuat aktivitas masyarakat ingin mengurus e-KTP atau ...Berita Selengkapnya

SUMATERA UTARA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo menyoroti penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang berkaitan dengan dikeluarkannya aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa KTP-elektronik (KTP-el) maupun KK juga bisa digunakan untuk mendapatkan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Menurutn ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak selalu tak terlepas dari persoalan rekam data E-KTP, bahkan hal itu terjadi setiap tahun. Karena setiap tahun, setidaknya 1,5 juta dari remaja memenuhi usia hak pilih. Padahal, saat ini masih ada 2,3 juta warga yang belum merekam data. Sebelum ditetapkan menjadi daftar pemili ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah khususnya Ditjen Dukcapil Kemendari untuk tidak main-main dengan KTP-el. Apalagi nanti menjadi dasar untuk Pillkada Serentak 2018, bahwa semua WNI yang punya hak pilih harus ber E-KTP. "Berarti kalau tidak, akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih," kata anggota Komisi II Ace Hasan Sadzili dalam RDP den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pilkada serentak yang dihelat pada 2018 terancam oleh persoalan E-KTP yang belum tuntas. Pasalnya, kapasitas software untuk merekam data pemilih sangat terbatas, hanya mampu merekam 170 juta data pemilih. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi soal ini.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengungkapkan persoalan terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2017 yang telah lalu, menjadi catatan serius untuk para penyelenggara pemilu. Ketidakteraturan data DPT disebabkan persoalan elementer KTP-Elektronik tak kunjung tuntas, pendataan tidak akurat, terlebih lagi masih banyak warga yang belum melakukan perekaman KTP-E. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Simpang siur masalah KTP palsu di tanah air mendapat tanggapan serius dari Forum Syuhada Indonesia (FSI). FSI menyebut kejadian itu sangat mudah dipolitisir menjelang pencoblosan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari.

“Kasus KTP ini bisa jadi sumber banyak masalah, termasuk bisa dipakai untuk pemilihan Pilgub Jakarta sekara ...Berita Selengkapnya