JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI, Dossy Iskandar Prasetyo menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Menteri dalam negeri (mendagri) untuk membatalkan peraturan daerah (Perda) adalah langkah yang tepat.

"Putusan uji materil oleh MK (Mahkamah Konsitusi) itu sudah tepat. Eksekutif tidak boleh membatalka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kewenangan Pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah (perda) dinilai tidak tepat. Sebab, kewenangan menguji perda hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Hal tersebut disampaikan Guru Besar Universitas Islam Indonesia Ni'matul Huda selaku Ahli yang dihadirkan Mahkamah Konst ...Berita Selengkapnya

Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH

PEKAN INI, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan 3.143 peraturan daerah (Perda) bermasalah. Pemerintah beralasan bahwa perda-perda tersebut diantaranya adalah Perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, Perda yang memperpanjang proses perizinan, Perda yang menghambat kemudahan berusaha, s ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sangat memprihatinkan banyak kalangan pemerhati hukum. Semua itu disebabkan, banyak peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diterapkan di kehidupan masyarakat, ternyata justru menimbulkan problem baru.

Banyak terjadi, dalam penerapan ...Berita Selengkapnya

MEDAN, Berita HUKUM - Peredaran narkoba di Asahan, Medan, Sumatera Utara dinilai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Asahan, Buya Salman Tanjung, telah masuk zona merah. Karenanya, ia bersama segenap ulama dan sejumlah tokoh masyarakat telah mengajukan isi rancangan Peraturan Daerah (Perda) guna mencegah peredaran barang haram tersebut.

" ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Supriyadi Widodo Eddyono selaku Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyampaikan, indikasi terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan dalam Perda terkait pengaturan pidana, disamping pengawasan preventif yang lemah oleh Kemendagri, ungkap Supriyadi, saat sesi diskusi Aliansi Nasional bertema 'Refor ...Berita Selengkapnya

GORONTALO, Berita HUKUM - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan peraturan daerah (Perda) No. 02 Thn 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo (RPJMD) Tahun 2012-2017 disetujui dan disahkan menjadi Perda oleh DPRD melalui Rapat Paripurna yang digelar, Senin (11/11).

Perubahan ini memuat sejumlah program ...Berita Selengkapnya

KALTIM, Berita HUKUM - DPRD Malinau, Kalimantan Utara, bekerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam menyusun dua peraturan daerah (perda) yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Perda itu, pertama, mengenai perlindungan lahan-lahan potensial untuk perkebunan dan pertanian bagi masyarakat adat di Kabupaten Malinau ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 34 rancangan peraturan daerah (raperda) yang masuk ke DPRD DKI, ternyata belum sepenuhnya diselesaikan oleh para politisi Kebonsirih tersebut. Sepanjang 2012, DPRD DKI Jakarta hanya mampu menetapkan 8 peraturan daerah (perda). Sedangkan sisanya baru akan diselesaikan pada 2013 mendatang.

Delapan perda yang telah ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Lambatnya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2006, membuat puluhan orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) geram. Mereka pun menyerbu gedung DPR, Jobang, Jawa Timur, Selasa (3/1). Mereka menuntut percepatan revisi perda tersebut.

Ketua PPDI Jombang, Sutrisno menyatakan bahwa tuj ...Berita Selengkapnya