Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Penghinaan Lambang Negara
 
Pemohon Uji Materi Aturan Sanksi Pidana Penghinaan Lambang Negara Perbaiki Permohonan | 2023-05-13 02:28:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan uji materiil aturan mengenai sanksi pidana terhadap penghinaan lambang negara sebagaimana termuat dalam Pasal 237 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kedua Perkara Nomor 36/PUUXXI/2023 yang diujikan ole ...

Soal Bendera Merah Putih Ada Logo PKB, Eggi Sudjana: Pasal 57 Huruf C dan D UU No 24 Tahun 2009 Jelas Sekali Dilanggar | 2018-11-11 19:33:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Advokat senior Eggi Sudjana menyayangkan adanya logo organisasi politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menempel pada Bendera Merah Putih. Menurut Eggi, hal itu diduga telah menodai kehormatan bendera Merah Putih sebagai lambang negara Indonesia. Ia pun berharap pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera meninda ...

Interupsi Al Muzammil Yusuf Tanyakan Penangkapan Nurul Fahmi Pembawa Bendera Bertuliskan Kalimat Syahadat | 2017-01-25 10:56:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI, Al Muzammil Yusuf mempertanyakan penangkapan yang dilakukan Polri terhadap Nurul Fahmi, pembawa bendera bertuliskan kalimat syahadat.

"Terkait status para pembuat lambang atau tulisan kalimat syahadat di bendera merah putih itu bagaimana? Saya bertanya kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak h
...

Ustadz Arifin Ilham Ajukan Penangguhan, Nurul Fahmi Pembawa Bendera Bertulis Arab Dibebaskan | 2017-01-24 14:55:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk tersangka dugaan penghinaan lambang negara, Nurul Fahmi (20). Ia dipulangkan ke rumahnya setelah pimpinan majelis Az-Zikra Ustadz Arifin Ilham mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

"Sudah empat hari proses penyidikan dan alhamdulillah k
...

Dituding Hina Lambang Negara, Zaskia Gotik Jadi Cibiran Netizen | 2016-03-16 07:50:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Zaskia Gotik tiba-tiba menjadi buah bibir netizen dengan komentarnya di acara musik di salah satu televisi swasta yang tayang hari ini, Selasa (15/3). Semua itu terjadi saat Zaskia Gotik ditanya tentang Hari Proklamasi. Dengan enteng dia menyebut, "32 Agustus".

Tak hanya itu saja, Zaskia Gotik juga menghina Pancasila yang
...

Langgar Kebebasan Berekspresi, Larangan Penggunaan Lambang Negara Dinyatakan Inkonstitusional | Tuesday 15 Jan 2013 18:02:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatasan penggunaan lambang negara yang tertuang dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang No. 24 /2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memil ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evaluasi Kinerja BGN Copot Dadan Hindayana
PDIP: Pangkalan militer asing bertentangan dengan kehendak sejarah pembentukan RI
Diminta AS mengakui Israel, begini sikap tegas Pakistan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]