| Pemilu 2014 |
|
|
| |
| Sah, Jokowi – JK Jadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 | Monday 20 Oct 2014 11:26:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah mengucapkan Sumpah Jabatan dan menandatangani Berita Acara Pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/10) pagi. ...Berita Selengkapnya |
| 3 MURI akan Diserahkan pada Acara Pelantikan Presiden Terpilih Jokowi | Thursday 16 Oct 2014 00:31:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam menyambut datangnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Tim Nasional Syukuran dan Selamatan Rakyat Salam 3 Jari yang diketuai Abdee Negara salah satu personel group band papan atas yaitu SlanK yang bermotto, 'Persatuan Indonesia' akan memeriahkan pelantikan dengan acara konse ...Berita Selengkapnya |
| Wacana Penghapusan Kementerian Agama: Lawan! | Wednesday 17 Sep 2014 16:22:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bakal dihapusnya Kementerian Agama di kabinet Jokowi-JK sejauh ini masih berupa isu. Meski demikian, wacana ini sudah demikian ramai, khususnya di jejering media sosial.
“Ummat Islam harus melawan. Caranya buat ramai wacana ini. Alasannya; pertama, kalau memang cuma ‘isu’ supaya Jokowi-JK tahu, bahwa di luar soal ini r ...Berita Selengkapnya |
| NCID: Banyak Langgar Janji Kampanye, Elektabilitas Jokowi-JK Diprediksi Tinggal 20% | Tuesday 16 Sep 2014 14:37:57 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan presiden terpilih Jokowi untuk membagi hampir separuh kursi menteri untuk kader parpol dinilai sebagai pengingkaran terhadap janji kampanye. Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan pilihan Jokowi untuk bagi-bagi jabatan telah melukai hati pendukungnya.
“Kemari ...Berita Selengkapnya |
| Tenggat Pendaftaran Perkara 3 Hari, UU Pilpres Digugat | Monday 08 Sep 2014 13:15:52 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Advokat Merah Putih yang pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 kemarin membela Pasangan Calon Prabowo-Hatta mengajukan Pengujian UU Pilpres. Dalam permohonannya, Para Pemohon menganggap ketentuan tiga hari masa tenggat pengajuan permohonan PHPU presiden dan wakil presiden merugika ...Berita Selengkapnya |
| Tim Prabowo-Hatta: Keputusan MK Meninggalkan Luka | Monday 25 Aug 2014 04:22:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Hukum Koalisi Merah Putih menyatakan keputusan Mahkamah Konstuitusi (MK) yang menolak seluruh gugatan mereka, dinilai tidak mencerminkan keadilan substantif karena tidak memperhatikan bukti dan saksi secara mendalam.
Tim Hukum Prabowo-Hatta, Maqdir Ismail mengatakan setelah dicermati secara seksama, putusan MK ini tel ...Berita Selengkapnya |
| PAN Tepis Klaim PDIP Soal Gabung Koalisi Jokowi-JK | Saturday 23 Aug 2014 21:25:54 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim Partai Amanat Nasional (PAN) bersedia untuk bergabung bersama koalisi Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Ketika dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum PAN, Drajad Wibowo secara tegas menepis kabar soal kesiapan partainya untuk masuk ke koalisi Jokowi-JK.
"Komunikasi secara organisasi tidak, komunikasi sec ...Berita Selengkapnya |
| Putusan MK Suka Tidak Suka Harus Diterima | Friday 22 Aug 2014 15:19:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsudin meminta segenap pihak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilu presiden yang diajukan pasangan Probowo-Hatta. Ia mengingatkan aturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama, keputusan Majelis Hakim Konstitusi sifatnya final dan mengikat.
"Kala ...Berita Selengkapnya |
| MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019 | Thursday 21 Aug 2014 23:49:41 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan yang diajukan kubu calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terhadap hasil Pemilu Presiden 2014 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan penolakan ini, maka penetapan KPU yang memenangkan pasangan Joko Widodo (Jokowi)- ...Berita Selengkapnya |
| Keputusan MK Harus Dihormati | Thursday 21 Aug 2014 03:38:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sengketa pilpres harus dihormati semua pihak. Itu adalah sikap negarawan dalam merespon keputusan MK. Sembilan hakim konstitusi akan memutuskan perkara tersebut dengan seadil-adilnya.
“Saya sebagai pimpinan DPR RI menyerukan kepada semua pihak siapapun dan dari kubu man ...Berita Selengkapnya |
|
|