JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Partai Hanura, Benny Rhamdani mengusulkan pembentukan Undang-Undang (UU) Pembuktian Terbalik soal sumber harta kekayaan pejabat negara.

Menurut Benny, Undang-undang tersebut akan menjadi dasar hukum menyita harta kekayaan tidak wajar yang dimil ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang Pilkada 2020 konflik Partai Hanura antara Wiranto dan Oesman Sapta Odang (OSO) semakin memanas. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan konflik ini akan merugikan Partai Hanura.

"Konflik pasti sangat merugikan Hanura, partai ini mestinya berbenah karena tak lolos ke Senayan. Bukan konsolidasi yang dilakukan mal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPP Hanura hasil Munaslub II atau dikenal dengan Hanura Bambu Apus menyesalkan pernyataan Oesman Sapta Odang (OSO) yang menuding Wiranto sebagai faktor penyebab gagalnya partai Hanura masuk parlemen. karena tidak mencapai ambang batas atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen sesuai dengan Pasal 415 Undang-Undang Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan kader Partai Hanura menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (1/2), guna mendesak aparat penegak hukum segera menersangkakan komisioner KPU. Jika terbukti melakukan pelanggaran pidana lantaran tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini dilakukan se ...Berita Selengkapnya

BENGKULU, Berita HUKUM - Salah satu putra terbaik Bengkulu Aswanto, SH. MKn. CLA terpanggil untuk maju merebut kursi DPR RI untuk Dapil seluruh provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang dari Partai Hanura.

Aswanto mengatakan bahwa ia maju sebagai Caleg karena permintaan dari masyarakat dan para tokoh di Bengkulu. "Mende ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang - Herry Lontung Siregar menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terkait dugaan perubahan data sistem informasi partai politik (Sipol) oleh oknum KPU.

Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Hanura Dodi S Abdulkadir mengatakan, untuk mengubah ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Sebanyak 16 Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC), Pengurus Tingkat Kelurahan (Ranting) dan kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Bandung menyatakan mundur dari partai besutan Oesman Sapta Odang (Oso).

Wakil Ketua Bidang Infokom Dewan Pengurus Cabang (DPC) Hanura Kota Bandung, Rudi Erawan mengatakan, alasan pengunduran ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Pemiliu Legislatif (Pileg) 2019 sudah dekat. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Aceh, Drs. Salimin Sulaiman meminta masyarakat untuk tidak takut menggunakan hak pilihnya.

Demikian disampaikannya kepada pewarta BeritaHUKUM.com, usai menggelar rapat kerja pimpinan cabang (Rakercab) Hanura Aceh Utara, di Gedu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura telah menghasilkan sosok Ketua Umum (Ketum) yang baru. Forum tersebut menunjuk Marsekal Madya (Purn) Daryatmo sebagai Ketum Hanura sebagai pengganti Oesman Sapta Odang (OSO).

Hal ini ditetapkan berdasarkan permintaan dari 27 Dewan Pimpinan Daerah Hanura seluruh Indon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang akhir tahun 2017, DPP Partai Hanura memulai tahun politiknya. Dengan tema "Hanura Menyapa Daerah" iring-iringan puluhan mobil berlogo Partai Hanura melintasi wilayah Sumatera, mulai dari Lampung hingga Sumut dan Sumbar. Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan semenjak 18 sampai 27 November 2017, bertepatan sekaligus mom ...Berita Selengkapnya