Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Partai Gerindra
 
Prabowo Lantik Pengurus DPD Gerindra Jabar yang Baru | 2018-09-20 15:50:11

BANDUNG, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat kini resmi memiliki nahkoda baru, yakni Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat. Ia menggantikan posisi Mulyadi yang kini menjabat sebagai anggota dewan pembina DPP Partai Gerindra.

Serah terima jabatan dari Ketua DPD Partai Gerindra Jabar, Mulyadi, kepada Brigjen TNI (Pu
...

Fraksi Partai Gerindra: Bantuan Kepada Rakyat Harus Diberi Label | 2018-08-29 06:01:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Bantuan pemerintah, baik bantuan langsung, non tunai, atau subsidi sebaiknya diberi label yang jelas dengan tulisan "Dari Rakyat Untuk Rakyat". Ini penting agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik atau kepentingan lainnya. Semua sumber bantuan yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat pula, salah ...

Gerindra Ogah Berandai Kemungkinan Buruk Terjadinya Koalisi Baru PD | Friday 25 Apr 2014 18:59:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan berandai-andai kemungkinan terburuk terhadap partainya kalau isu rencana pembentukan koalisi poros baru oleh Partai Demokrat terealisasi. Menurutnya, hal ini masih sekadar wacana dan belum diketahui arahnya.

"Oh, enggak, saya kira itu kan saya belum tahu persis arahnya," kata Muz
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]