JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PKS Muhammad Nasir Djamil mengatakan sebaiknya tidak ada rangkap jabatan bagi ketua umum partai politik (Parpol) yang diangkat menjadi Menteri dalam kabinet kerja pemerintah. Menurutnya hal tersebut agar orang tersebut dapat lebih fokus dengan tugas yang diamanahkan kepadanya.

"Bila ketua umum sebuah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Juru bicara Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean, menilai, di era pemerintahan Joko Widodo, hukum tak lagi menjadi panglima. Menurutnya, saat sekarang, hukum justru menjadi alat kekuasaan untuk memenjarakan rakyat.

"Kenapa sekarang isu ketidakadilan muncul? Penyebabnya ternyata hukum se ...Berita Selengkapnya

KAUR, Berita HUKUM - Kantor Kesbangpol Kabupaten Kaur selenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) cara penyampaian pelaporan penggunaan bantuan dana Partai Politik (Parpol) yang diikuti oleh 10 Parpol, acara bertempat di ala MTS Bintuhan pada, Senin (8/10).

Sebagai nara sumber dalam kegiatan Bimtek yang diikuti oleh jajaran ketua partai pol ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menilai ada empat factor yang membuat Kader salah satu partai politik pindah ke Partai lainnya. Hal tersebut diungkapkannya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?" yang digelar di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung HM Prasetyo sependapat dengan pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra. Keduanya satu suara, tentang kemungkinan ada partai yang korupsi harus dibubarkan.

Prasetyo mengatakan, partai politik dilarang menerima aliran dana hasil kejahatan dalam bentuk apapun. terutama bila dana itu hasil korupsi, maka jika t ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang partai politik memasang wajah dan/atau nama presiden dan wakil presiden serta tokoh nasional yang bukan pengurus partai ke dalam alat peraga kampanye.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan larangan itu mencegah terjadinya pelanggaran selama kampanye.

"Dalam alat peraga dan bahan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan ada dua parpol yang kembali lolos ke tahapan verifikasi faktual Pemilu 2019. Kedua parpol ini akan menyusul belasan parpol lain yang sebelumnya sudah terlebih dulu menjalani tahapan verifikasi faktual sejak 15 Desember lalu.

"Berdasarkan penelitian administrasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto membawa berkas pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mendaftarkan partainya sebagai partai politik (parpol) calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, Sabtu (14/10).

Kedatangan Prabowo disambut oleh Anggota KPU RI, Hasyim Asy ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai politik (parpol) yang hendak menjadi peserta pemilu 2019, diwajibkan mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pendaftaran tersebut juga disertai dokumen-dokumen persyaratan dan sebagian besar dokumen diinput juga melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Aplikasi Sipol yang didukung Pusat Ilmu Komp ...Berita Selengkapnya

SERANG, Berita HUKUM - Terdapat tiga (3) syarat yang harus dipenuhi sebagai syarat pencalonan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politk (parpol) maupun gabungan parpol dalam tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Tahun 2017. Hal-hal yang terkait dalam pencalonan ini harus terpenuhi pada saat pendaftaran.

Sya ...Berita Selengkapnya