|
|||||
| HNW Dukung Pemohon Judicial Review Parliamentary Threshol | 2022-01-09 13:13:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mendukung langkah konstitusional sejumlah pihak yang mengajukan judicial review terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hidayat juga ...Berita Selengkapnya |
||||
| Terjadi Problem Mendasar Jika Persentase 'Parliamentary Threshold' Dinaikkan | 2020-07-07 21:03:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi menyampaikan bahwa keberadaan Undang-Undang Pemilu memang harus selalu di-update ataupun direvisi pada setiap periodenya. Hal itu dikarenakan ada kebutuhan-kebutuhan yang banyak disuarakan oleh masyarakat. |
||||
