Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PON
 
Dewan Tolak Menpora Batalkan PON Remaja 2017 | 2016-11-09 12:44:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah membatalkan pelaksanaa Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017 di Jawa Tengah mendapat penolakan keras dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra. Pihaknya menyesalkan keputusan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang memandang keberadaannya hampir sama dengan Pekan Olahraga Pelajar Nasi ...

Nono Sampono Apresiasi Prestasi Daud Jordan dan Mendorong Generasi Muda Indonesia Berprestasi | 2016-06-15 01:19:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Daud Jordan juara tinju WBA Internasional berkunjung ke gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada, Selasa (14/6) siang, Daud Jordan di sambut oleh anggota DPD-RI dari Dapil Provinsi Maluku Nono Sampono.

"Kita mesti bersyukur di tengah pacekliknya prestasi Indonesia khususnya di tingkat dunia, muncul seorang anak bangs
...

Nono Sampono Mempertanyakan Sikap Pemerintah Belum di Setujuinya RUU Provinsi Kepulauan | 2016-06-11 19:31:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Letjen TNI Marinir (Purn) Dr. Nono Sampono, M.Si, dalam Rapat Kerja Komite I DPD-RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), mempertanyakan sikap Pemerintah Indonesia yang tidak menyetujui RUU Provinsi Kepulauan. Padahal, DPR-RI dan DPD-RI sudah menyepakati dan memasukkan dalam agenda program legislasi nasional sejak peri ...

Nono Sampono Dukung Petinju Daud Yordan Juara WBA Kelas Ringan 61,2 Kg | 2016-05-08 12:26:18

BALI, Berita HUKUM - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PB Pertina) periode tahun 2002-2007, Nono Sampono, disela-sela kesibukannya menyempatkan diri untuk mengunjungi latihan dan persiapan petinju Indonesia Daud Yordan di Bali, Jum'at (6/5).

Seperti kita ketahui Daud Yordan akan melangsungkan laga tinju dunia pe
...

Pemerintah: Aturan Deponeering Konstitusional | 2016-04-26 12:21:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membantah aturan mengenai kewenangan deponeering atau pengesampingan perkara yang dimiliki Kejaksaan multitafsir. Aturan tersebut justru memberikan jaminan hukum kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Koordinator Jamdatun Kejaksaan yang Rorogo Zega dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ten ...

ISK Melaporkan Jaksa Agung, Saur Siagian: Ini Membenturkan Lembaga Kejaksaan dengan Kepolisian | 2016-03-19 10:52:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Saur Siagian selaku advokat mengapresiasi tindakan Deponering yang dikeluarkan pihak Kejaksaan beberapa waktu yang lalu, lebih lanjut lagi Saur Siagian sebagai salah satu pengacara Bambang Widjojanto (BW) dan Novel Baswedan (NB) menyatakan bahwa, ada hal yang sebenernya sangat serius dimana baru baru ini ada Ikatan Sarjana K ...

Kejagung Didatangi Pendemo dari AMPH Menolak Diponering | 2016-03-10 23:13:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan pendemo menyambangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan dandanan unik. Pendemo yang mengaku dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum (AMPH) tersebut berdandan ala waria sambil mengusung tema aksi menolak Deponering atau penghentian perkara terhadap kasus mantan pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang ...

Upaya Pengesampingan Perkara (Deponering), Akankah Menjadi Preseden Buruk dalam Penegakkan Hukum? | Monday 12 Oct 2015 17:08:37

Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

KASUS MANTAN Pimpinan KPK. Lambatnya penanganan kasus pidana terhadap dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto (BW) dalam perkara dugaan keterangan palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010), serta Abraham
...

Mantan Gubernur Riau Divonis 14 Tahun Penjara | Friday 14 Mar 2014 01:57:49

PEKANBARU, Berita HUKUM - Mantan Gubernur Riau Rusli Zainal divonis 14 tahun penjara karena terbukti terlibat korupsi dalam kasus Pekan Olahraga Nasional dan kehutanan di Pelalawan dan Siak.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru yang dipimpin Hakim Ketua Bachtiar Sitompul berserta anggotanya I Ketut Suarta dan Rachman Silaen d
...

Terkait Kasus PON Riau, KPK Cegah Said Ajudan Rusli Zainal | Wednesday 19 Feb 2014 23:49:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON XVIII Riau, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu SF, Said Faisal alias Hendra ajudan mantan Gubernur Riau pada Senin (17/2) lalu, dan yang hari Rabu ini di Dicegah beperg ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]