Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PNBP
 
PNBP Jangan Bebani Rakyat, Harus Optimalkan Pendapatan SDA | 2017-11-09 13:07:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat. PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya.

Demikian disampaikan Ecky melalui keterangan tertulis yang diterima P
...

Azis Syamsudin Usul Libatkan Pihak Ketiga dalam Pengelolaan PNBP | 2016-09-06 06:41:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin mengusulkan kepada Kementerian Keuangan RI, sebagai koordinator pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) agar membuat platform sistem dalam pengelolaan PNBP. Lebih rinci, dia menjelaskan pengelolaan platform sistem PNBP ini dengan melibatkan pihak ketiga.

Ide yang Azi
...

KPK Kaji PNBP Kehutanan Guna Cegah Kerugian Negara | Friday 09 Oct 2015 20:00:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar paparan tentang Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penatausahaan Kayu pada, Jumat (9/10) di Gedung KPK, Jakarta. Acara ini dihadiri Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono, Dirjen Penge ...

KPK Cegah Hilangnya Potensi PNBP di Sultra | Thursday 19 Jun 2014 05:21:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Sumber daya alam Indonesia melimpah, namun masih banyak terjadi ironi akibat buruknya tata kelola. Hasil kajian KPK di sektor ini, ada sedikitnya 10 persoalan terkait pengelolaan pertambangan yang diamanatkan UU, namun belum selesai hingga saat ini. Antara lain renegosiasi kontrak (34 KK dan78 PKP2B), peningkatan nilai tamba ...

Kasus Rp 5,8 Miliar, Pejabat Kemenkes Dipanggil Penyidik | Thursday 16 May 2013 14:49:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengembangkan penyelidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006 sampai dengan 2011.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimuladi k
...

3 Saksi Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Dipanggil Kejagung | Tuesday 14 May 2013 09:15:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) masih terus mengembangkan penyelidikan terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) tahun 2006 sampai dengan 2011.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Setia Untung Arimu
...

Banggar DPR Pertanyakan Sangat Kecilnya PNBP Pertambangan | Thursday 21 Mar 2013 22:10:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mempertanyakan, selama ini penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor pertambangan sangat kecil. Padahal, banyak sekali kontrak karya yang diperpanjang. Perlu ada penataan kembali royalti dari sektor pertambangan yang masuk ke kas negara.

Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat
...

MK Tolak Uji Material UU PBB | Tuesday 17 Jan 2012 23:17:01

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji material (judicial review) atas UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai sesuatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas
...

KPK Klaim Selamatkan Aset Negara Rp 153 Triliun | Friday 16 Dec 2011 00:12:50

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah menyelamatkan aset negara sekitar Rp 152 triliun. Penyelamatan aset negara yang dilakukan Bidang Pencegahan itu terjadi pada sektor pengalihan hak barang milik negara dan sektor migas

“Total aset kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dalam tahun 2011 ini, sebesa
...

Pedapatan Negara dari Pengelolaan Hutan Menguap | Tuesday 27 Sep 2011 23:00:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemasukan negara yang berasal dari hasil hutan Indonesia yang termasuk 10 besar dunia, ternyata tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh negara dari sektor tersebut. Hal ini disebabkan banyak Alih Fungsi Hutan yang dilakukan secara liar, pada akhirnya tidak menjadi pemasukan berarti bagi kas negara.

“Penyebab
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]