|
|||||
| PATTIRO: Mendagri Harus Ambil Tindakan Tegas | Tuesday 25 Feb 2014 03:35:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus tindak pidana suap dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar semakin mencengangkan publik. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (20/2), disebutkan dalam salah satu dakwaan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total pencucian uang yan ...Berita Selengkapnya |
||||
| PATTIRO: Pelantikan Hambit Bintih Cederai Keadilan dan Lukai Perasaan Rakyat | Tuesday 21 Jan 2014 11:29:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kendati ditentang dan ditolak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan tetap akan melantik Bupati terpilih kabupaten Gunung Mas, provinsi Kalimantan Tengah, Hambit Bintih. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan alasan bahwa, pelantikan Hambit Bintih harus dil ...Berita Selengkapnya |
||||
| PATTIRO: Ada Upaya Sistemik Mengeliminir BUMN sebagai Badan Publik | Friday 22 Nov 2013 08:08:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - 'Masyarakat Terancam Membayar Mahal untuk Layanan Publik'. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) menilai saat ini terjadi beberapa peristiwa yang bisa dikatakan sebagai upaya sistemik untuk mengeliminasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Badan Publik yang mempunyai kewajiban memberikan informasi kepada publik s ...Berita Selengkapnya |
||||
| PATTIRO: Perlu Peran Semua Pihak Membangun Open Governtment Partnersip (OGP) Indonesia | Friday 08 Nov 2013 20:07:07 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Akhir Oktober 2013, Annual Summit Open Governtment Partnersip (OGP) di London, Inggris, telah mendudukan Pemerintah Republik Indonesia menjadi chairman OGP internasional hingga tahun 2015. OGP adalah sebuah gerakan keterbukaan pemerintahan dengan tujuan adanya tranparansi dan akuntabilitas terhadap pelayanan publik. Di Indon ...Berita Selengkapnya |
||||
