BeritaHUKUM.Com | Nusantara

Omnibus Law

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law | 2020-02-14 06:45:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan, pemerintah tidak transparan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

"Dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kalangan serikat pekerja merasa pemerintah kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara utuh," kata ...Berita Selengkapnya

Untitled Document

Berita Utama >

•	Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
•	SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
•	Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
•	Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
•	Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
•	Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Untitled Document

Berita Terkini >>

•	Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
•	SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
•	Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
•	Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
•	Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"

Untitled Document

[ View Desktop Version ]