JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII Mulyanto meminta pemerintah untuk tidak mencabut kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO) untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi minyak goreng dalam negeri. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengimbau pengusaha untuk menyisihkan produksi CPO, karena hal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyoroti pengelolaan Crude Palm Oil (CPO) di Kawasan Industri Dumai yang dikelola oleh PT Wilmar Group di Dumai, Provinsi Riau. Menurutnya terdapat beberapa persoalan yang cukup serius terkait masih tingginya harga minyak goreng di Indonesia, di tengah merosotnya harga CPO dunia.

Demiki ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu (15/6/2022) dapat menurunkan harga minyak goreng (migor). Ia mengingatkan Mendag baru, bahwa tugas dan tanggung jawabnya terhadap masalah bangsa ini sangat besar. Sehingga dalam melaksanakan tu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Harga minyak goreng curah di sejumlah daerah belum mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Tradisional Indonesia, kisaran harga minyak goreng curah masih di atas Rp 17.000-20.000 per liter. Bahkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mempertanyakan kinerja Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam mengendalikan harga minyak goreng (migor) curah. Sebab, harga migor curah di pasaran masih tinggi meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya. Politisi Part ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyesalkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait upaya menjamin ketersediaan minyak goreng dan menstabilkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter.

"Yang pertama dari segi konten yaitu berbagai ralat tentang isi kebijakan, terutama apa saja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjalankan dan memperkuat fungsi pengawasannya untuk membenahi masalah tata niaga minyak goreng.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengungkapkan, dirinya tidak melihat adanya masalah dalam peraturan perundang-undangan terkait persoalan kenaikan minyak goreng. Masalah itu, lanjut dia, justru muncul dari Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang sering kali berubah dan implementasinya tida ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendesak agar kasus ini diselidiki sampai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dapat segera menangkap mafia minyak goreng yang dengan sengaja menimbun atau menjual ke luar negeri, di saat kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. Keberadaan praktek penimbunan tersebut terbukti menyusahkan masyarakat saat ini

Padahal ...Berita Selengkapnya