| Mahkamah Konstitusi |
|
|
| |
| Sekjen MK Kupas Tuntas Sengketa Kewenangan Lembaga Negara | 2021-04-06 07:18:11 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah membahas secara komprehensif mengenai hukum acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam Kuliah Umum Kelas Alumni yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair), Selasa (30/3) lalu. Di hadapan 45 peserta kuliah, Guntur secara daring memap ...Berita Selengkapnya |
| Paripurna DPR RI Setujui RUU MK Menjadi Undang-Undang | 2020-09-03 10:31:40 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini akan mengatur kedudukan susunan dan wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) ...Berita Selengkapnya |
| Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Kunjungi MK | Friday 06 Mar 2015 03:44:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Kamis (5/3), Jakarta. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, M. Guntur Hamzah.
...Berita Selengkapnya |
| Di UI, Hamdan Zoelva Jelaskan Prinsip Ekonomi Berdasarkan Konstitusi | Monday 10 Mar 2014 15:42:04 |
 |
DEPOK, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi narasumber dalam Seminar Social Science in National Law Competition 2014 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/3) kemarin. Dalam seminar tersebut, turut hadir Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Me ...Berita Selengkapnya |
| Kewenangan MK Mengadili Sengketa Pemilukada Digugat | Tuesday 03 Dec 2013 13:56:42 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan sengketa Pemilukada, beberapa mahasiswa ajukan pengujian UU Pemerintahan Daerah dan UU Kekuasaan Kehakiman pada Senin (2/12). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 97/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konsti ...Berita Selengkapnya |
| Sidang Putusan Sengketa Pemilukada Tangerang, Ratusan Polisi Siaga dengan Senjata Lengkap | Tuesday 19 Nov 2013 16:00:34 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menggelar Sidang Putusan Sengketa Pemilukada kota Tangerang. Puluhan aparat kepolisian bersiaga di dalam gedung MK, begitu juga di luar gedung, puluhan polisi sigap berjaga bila terjadi kejadian buruk.
Mengingat insiden kekacauan pada pecan lalu yang ditimbulkan oleh pengunjung yang kece ...Berita Selengkapnya |
| MK: Pimpinan KPK Bekerja Secara Kolektif Tidak Bertentangan dengan UUD 1945 | Friday 15 Nov 2013 14:19:13 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materiil yang diajukan oleh M. Farhat Abbas dan Narliswandi Piliang (Iwan Piliang). Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 49/PUU-XI/2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diucapkan oleh delapan hakim konstit ...Berita Selengkapnya |
| Konstitusionalitas Kewenangan MK Terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada | Wednesday 16 Oct 2013 09:35:56 |
 |
Oleh: Victor Santoso Tandiasa
Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi
Runtuhnya Benteng Konstitusi kita akibat perilaku corrupt yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi harus kita jadikan momentum untuk mengevaluasi perjalanan Mahkamah Konstitusi 10 tahun terakhir. Jika kita kembali melihat awal pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), ...Berita Selengkapnya |
| Harjono dan Hamdan Zoelva Terima Kunjungan Anggota Kongres Kentucky, AS | Friday 18 Jan 2013 20:07:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua Hakim Konstitusi, Harjono dan Hamdan Zoelva menerima kunjungan Anggota Konggres Negara Bagian Kentucky (AS) dari Partai Demokrat, Albert Benjamin Chandler III dan Executive Director Kentucky Registry of Election Finance, Sarah M. Jackson di Ruang Delegasi, Lantai 15, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (16/1). Kehadira ...Berita Selengkapnya |
| Cegah Korupsi, MK Jajaki Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PPATK | Sunday 09 Dec 2012 08:44:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) berencana mengadakan nota kesepahaman (MoU) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka upaya menindak praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan MK. Demikian inti pertemuan antara Sekretaris Jenderal MK dengan Ketua PPATK Moh. Yusuf yang berlan ...Berita Selengkapnya |
|
|