JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, SH mendesak KPK mempercepat penuntasan dugaan korupsi di BPD Kaltim-Kaltara senilai Rp. 240 milyar.

Seperti yang sudah diwartakan Hasanuddin Mas'ud, kakak kandung Abdul Gafur Mas'ud, Bupati non aktif Kabupaten Paser Penajam yang belum lama ini dicokok KPK, dilaporkan ke Komisi Anti Ras ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa jabatan eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang hingga kini masih kosong. Ironisnya jabatan yang sudah lama kosong itu seperti Sekretaris Jaksa Agung Muda (Sesjam) dan yang lainnya hingga kini belum terisi.

Terkait hal itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman meni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia(MAKI) mengendus dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU Pemprov Sumsel. Laporan MAKI ini berdasarkan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun anggaran 2016 Nomor 39.C/LHP/XVII.PLG/05/2017 tanggal 30 mei 2017 buku III halaman 48 s/d 52.

Atas d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan korupsi di jalur Pantura. MAKI melaporkan dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan negara pada beberapa proyek di salah satu jalur terpadat di Indonesia itu.

Dalam rilis yang diterima wartawan di gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (2/8), ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyesalkan sikap para pejabat dari Partai Demokrat yang tidak bisa membedakan urusan partai dan urusan negara. SBY dinilai membiarkan para pejabat dari PD hadir dengan mengunakan fasilitas negara berupa mobil pribadi beserta motor pengawal (Vorijder).

"SBY biarkan dan bahkan izin ...Berita Selengkapnya