JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembuang limbah yang terjadi di sepanjang perairan Lampung. Menurut informasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, terdapat lima daerah yang tercemar berjenis limbah aspal tersebut, yakni Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, L ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengaku kaget ketika pemerintah memutuskan mengeluarkan abu batu bara dari limbah bahan berbahaya beracun (B3). Aturan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Reaksi keras dilayangkan Po ...Berita Selengkapnya

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Polusi limbah beracun mengancam ratusan juta orang di seluruh dunia, termasuk di Afrika dan juga di Indonesia. "Kami memperkirakan kesehatan 200 juta orang berisiko terkena polisi di negara berkembang," kata Richard Fuller, pengamat lingkungan dari Blacksmith Institute yang berkantor pusat di AS .

Institut tersebu ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Limbah plastik dapat didaur ulang menjadi bahan bakar minyak dengan alat sederhana yang diberi nama distalator. Prosesnya pun cukup sederhana, yang disebut distalasi limbah plastik untuk mengubahnya menjadi minyak sebagai bahan bakar.

“Adapun minyak hasil distalasi ini diberi nama Miplas, singkatan dari minyak plastik yan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tiga LSM lingkungan hidup yang tergabung dalam Koalisi Pulihkan Lingkungan Hidup (KPLH), mendesak Presiden SBY untuk tidak menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengolahan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Dumping (B3-LB3-Dumping). Sebelum dirobak total subtansi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menduga adanya pasal pesanan korporasi dalam draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun serta Dumping. Draf ini sendiri masih disusun tim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Kami menilai ada dugaan pasal dalam RPP ini yang bukan reg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah Inggris sepakat untuk mengambil kembali 89 peti kemas atau 1.800 ton limbah beracun yang tiba di Indonesia pada Januari lalu. Peti kemas itu ditulis sebagai besi bekas, namun para pejabat Ditjen Bea Cukai membantahnya dan menyatakan bahwa yang ditemukan adalah cairan kimia beracun, plastik, dan limbah barang e ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kuasa hukum PT Hwa Hok Steel , Thamrin Bombang menyatakan bahwa limbah yang di import kliennya, akan dilebur untuk menjadi besi Benton. Sehingga pencemaran akan lingkungan tidak begitu besar.
“Limbah dari luar itu berapa persen sih, ini kan nantinya dilebur dan di jadikan Besi Beton. Paling yang tercemar itukan udara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi VII DPR RI mendesak agar PT Hwa Hok Steel segera me re-export limbah yang sudah mereka beli dari luar negeri, yang ternyata mengandung B3. “Mendesak supaya dilakukan re-ekspor terhadapo limbah B3 oleh PT Hwa Hok Steel paling lambat 90 hari sejak kedatangan barang,” ujar ketua sidang Komisi VII saat rapat denga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Petugas Bea Cukai menyita 118 peti kemas yang berisi limbah yang diduga mengandung bahan beracun dan berbahaya (B-3). Peti kemas ini dibawa masuk oleh 4 importir asal Indonesia, yaitu PT PKM, PT IWS, PT TIS, dan PT GG.

Menurut Deputi Bidang Penataan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Sudariyono peti kemas it ...Berita Selengkapnya