JAKARTA, Berita HUKUM - Pengakuan dari nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Nusantara (JRP) terkait pembangunan pagar laut kontradiktif.Pembangunan pagar laut yang disebut mereka dibangun secara swadaya untuk mencegah abrasi justru merusak ekosistem, dan merugikan nelayan.

"Ya sangat kontradiktif. Pernyataan nelayan pada umumnya, pagar l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 21 November 2023, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyelenggarakan Diskusi Terfokus dan Terhimpun atau Focus Group Discussion (FGD) Kajian Urgen dan Cepat dengan tajuk "Mekanisme Peraturan Pemerintah 2023 No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimenta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan tersebut membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

"Saya harap pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Mak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai ASEAN perlu berpikir komprehensif dalam menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan (LCS). Oleh karena, menurutnya, persoalan ini bukan hanya isu regional namun berskala global.

"Bukan hanya ASEAN dan China, namun Amerika punya kebijakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Laut China Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut China Selatan yang diklaim China. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di Perairan Laut China Selatan.

Sebelumnya, Amerika Serikat juga t ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Peristiwa tenggelamnya Kapal Motor di perairan Sungai Mahakam kembali terjadi, kali ini terjadi pada sebuah speedboat Nur Shinta yang bermuatan 17 penumpang yang menabrak batang kayu hanyut di perairan Sungai Mahakam, tepatnya di Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun, Mahakam Ulu, Kalimantan Timur (Kaltim) pada, Minggu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin terus memantau keseriusan pemerintah dalam menangani pencemaran laut akibat limbah medis Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian lembaga Ocean Conservacy, sejak pandemi Covid-19 dimulai setiap bulan manusia menghasilkan 129 miliar sampah masker dan 65 miliar sarung tangan sekali p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menegaskan, alat penangkapan ikan saat ini harus menggunakan teknologi ramah lingkungan (environmental friendly fishing technology). Sehingga usaha penangkapan dapat berkelanjutan, sumber daya ikan terjamin kelestariannya, dan kesejahteraan masyarakat nelayan dapat tercapai.

"Perkembangan tekn ...Berita Selengkapnya

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Aksi China dalam memburu beragam sumber daya lepas pantai di sejumlah bagian Laut China Selatan 'sepenuhnya melanggar hukum', kata Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.<

Pompeo mengatakan dirinya ingin memperjelas bahwa aksi Beijing dalam "kampanye perundungan untuk mengendalikan" kawasan laut yang disengketakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Tol Laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu digadang-gadang sebagai sarana untuk pemerataan ekonomi justru dianggap gagal. Sebab, subsidi yang diberikan hanya terpaku pada perusahaan pelayaran saja.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Zaldy Ilham Masita menganggap jika subsidi yang dib ...Berita Selengkapnya