|
|||||
| Johan Budi Soroti Minimnya Publikasi LHKPN Para Penegak Hukum oleh KPK | 2021-12-10 07:59:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi menyoroti minimnya publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) penegak hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Johan dalam rangka menanggapi Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2021 yang diperingati tiap tanggal 9 Desember tiap ...Berita Selengkapnya |
||||
| 18 Persen BUMD Lapor LHKPN | 2021-11-09 09:37:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri RI tahun 2020 terdapat total 1.094 BUMD. Dari data tersebut, KPK mencatat 202 atau sekitar 18,46 persen BUMD yang te ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anwar Abbas Usul Bentuk Tim Telusuri Asal Harta Kekayaan Pejabat yang Naik Drastis | 2021-09-14 14:36:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang disetorkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia cukup mencengangkan masyarakat, disaat masa Pandemi Covid-19 dimana mayoritas masyarakat Indonesia mengalami kesulitan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. |
||||
| Presiden Jokowi Wajib Tanyakan Laporan LHKPN Calon Menteri ke KPK | 2019-10-23 08:59:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dan sumpah jabatan, maka seluruh calon Menteri Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang bakal dilantik harus men-declare LHKPN-nya di hadapan Presiden Jokowi apakah sudah diisi dan dilaporkan ke KPK dan apakah sudah diperiksa dan diumumka ...Berita Selengkapnya |
||||
| LHKPN untuk Memilih Kepala Daerah yang Jujur | Tuesday 28 Jul 2015 07:28:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengatakan, penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh para bakal calon pasangan gubernur, walikota dan bupati, merupakan salah satu bentuk transparansi dan kejujuran calon penyelenggara negara dalam mengikuti Pemilihan Kepala Daerah. D ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Baru Terima LHKPN 29 Menteri Kabinet Kerja | Saturday 10 Jan 2015 04:59:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah menerima data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 29 orang menteri dari 34 anggota Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. |
||||
| Dua Syarat Agar LHKPN Efektif Cegah Korupsi | Friday 14 Nov 2014 02:05:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak kalangan menilai, penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) belum efektif mencegah atau memberantas korupsi. Sebab, tidak ada sanksi pidana yang berat bagi pejabat negara yang tak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). |
||||
| Para Menteri Wajib Serahkan LHKPN | Sunday 02 Nov 2014 03:38:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Usai pelantikan 34 menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengimbau para menteri untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Tercatat, sebanyak 12 menteri belum pernah sekalipun melaporkan kekayaannya. |
||||
| Ahok akan Lakukan Aturan LHKPN dan Sistem Transaksi Via Transfer | Saturday 01 Nov 2014 14:46:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah memberikan laporan dan diskusi masalah pengelolaan daging Sapi PD Dharmajaya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau sapaan akrab Ahok menerangkan, keterikatan mengenai dirinya saat bertemu tim KPK. |
||||
| Dicecar Banyak Pertanyaan, Pegawai LHKPN KPK Banyak Tidak Tahu | Tuesday 18 Jun 2013 18:08:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Selatan, Selasa (18/6) sore, kembali melanjutkan sidang kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus Simulator SIM, dengan terdakwa Irjen Djoko Susilo setelah sempat diskors 30 menit. |
||||
|
|||||
