|
|||||
| Sufmi Dasco Minta Komnas HAM Bekerja Sesuai Ketentuan Tangani Kasus Wafat Brigadir J | 2022-08-01 02:16:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) agar bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kasus meninggalnya Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dasco menambahkan, Komnas HAM seharusnya fokus menyusun kesimpulan akhir dari penyelidikan yang dilakukan da ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komnas HAM Kecam Tindakan Aparat, 64 Warga Desa Wadas yang Sempat Ditahan, Sudah Dibebaskan | 2022-02-09 20:24:15 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian kepada warga desa Wadas yang menolak desanya dijadikan lokasi penambangan quarry sebagai material proyek Bendungan Bener, di Purworejo Jawa Tengah. |
||||
| Soroti Komnas HAM, Setara Institute: Sebaiknya Fokus pada Tugas Pokok Pemajuan dan Perlindungan HAM | 2021-08-18 19:53:43 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang telah dituntaskan baru-baru ini disebut Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, terdapat pelanggaran HAM dalam kegiatan itu. |
||||
| Sambangi Komnas HAM, LKBHMI Minta Dalang Kerusuhan 21-22 Mei di Ungkap | 2019-07-20 16:36:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI-PB HMI) mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, terkait siapa dalang dibalik kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu, agar hasil investigasi diserahkan dan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak h ...Berita Selengkapnya |
||||
| Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota Komnas HAM | 2017-10-17 20:30:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada 7 (tujuh) nama Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2017-2022 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10). |
||||
| Komisi III DPR Tetapkan 7 Calon Komisioner Komnas HAM | 2017-10-05 08:25:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI telah memilih tujuh calon Anggota Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dari 14 calon. Tujuh calon anggota tersebut dipilih setelah melalui serangkain fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) yang digelar selama beberapa hari oleh Komisi III DPR RI. |
||||
| Komnas HAM: Perlu Ada Lembaga Pengawas Keadilan Negara dan Kesejahteraan Rakyat | 2017-08-23 16:38:14 | |||||
 |
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu mandat yang harus dilakukan negara untuk mengurus keadilan adalah negara harus memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini, sila kelima dari Pancasila tersebut seolah masih sulit untuk terwujud. |
||||
| Komnas HAM: Kekuasaan Menyatakan Keadaan Darurat di Tangan Presiden | Sunday 27 Apr 2014 12:30:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya keadaan darurat dapat dibenarkan menjadi alasan langkah pengurangan hak asasi manusia. Oleh karena itu, otoritas yang berhak menetapkan keadaan darurat harus memiliki otoritas untuk melakukan pengurangan atau birokrasi hak asasi manusia. |
||||
| Dewan Pers: Laporan Komnas HAM Baru Peristiwa Potensi Kekerasan | Monday 15 Jul 2013 17:21:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi Ketua Dewan Pers, Bagir Manan hasil pantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang kasus penyerangan Lapas Klas II Cebongan, Yogyakarta. Yang diduga adanya intimidasi pekerja pers oleh oknum aparat keamanan. Bisa dikatakan, masih berbentuk potensi. |
||||
| Komnas HAM Enggan Sebutkan Isi SMS dan Bentuk Intimidasi | Monday 15 Jul 2013 15:57:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski menggebu-gebu adanya tindakan intimidasi terhadap pekerja pers dalam proses persidangan kasus penyerangan Lapas Klas II Cebongan. Namun, Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) enggan menjelaskan lebih rinci bentuk intimidasi seperti apa yang dialami wartawan Kompas dan Tribun. |
||||
|
|||||
