JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan ini memanggil sejumlah jurnalis untuk menelisik siapa pembocor surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dari pemberitaan di media, Komite Etik KPK dikabarkan memanggil jurnalis dari tvOne, Tempo, dan Media Indonesia.

...Berita Selengkapnya

*Pihak Nazaruddin desak penonaktifan terhadap komisioner yang melanggar kode etik

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang kecurigaan sebagian kalangan. Pasalnya, komite yang diketuai Abdullah Hehamahua lebih cenderung berperan sebagai pembela pimpinan lembaga itu, ketimbang memeriksa secara obj ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite Etik KPK tidak memiliki hak paksa terhadap mantan anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nazaruddin. Komite pun lantas berencana memanggil sejumlah pihak yang disebut-sebut merupakan kaki tangan Nazaruddin. Beberapa di antaranya Yulianis dan Oktarina Furi.

“Kami tak bisa paksa Nazaruddin biacara. Tapi kami akan mencoba untuk meleng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/8). Selain membahas mengenai mekanisme pemeriksaan, badan tersebut juga membahas pemberitaan media mengenai tudingan Nazarudin terhadap sejumlah pimpinan KPK.

Menurut Ketua Kimite Etik Abdullah Hehamahua, kliping berita itu akan d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan memeriksa semua nama yang disebut-sebut oleh buron sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin. Tak hanya pimpinan dan pejabat institusi tersebut, sejumlah dari pegawai KPK serta orang di luar juga ikut dipanggil untuk d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggelar rapat perdana untuk membahas jadwal pemeriksaan terhadap beberapa pimpinan KPK. Agenda rapat adalah inventarisasi masalah dan pemanggilan sejumlah pihak untuk dimintai keterangannya. Hal ini terkait dengan tudingan miring dari mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merumuskan kode etik baru. Kode etik ini sangat penting untuk mengatur perilaku pejabat institusi penegak hukum tersebut. Aturannya lebih ketat, menyusul kontroversi dugaan pertemuan petingginya dengan sejumlah oknum partai tertentu.

Penyusunan kode etik ini, bagian dari upaya menertibkan dan m ...Berita Selengkapnya

*Syafii Maarif dan Nono Makarim Masuk Gantikan Busyro dan Haryono

JAKARTA-Komposisi dalam Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mengalami perubahan. Pasalnya, dua pimpinan internal KPK, yakni Busyro Muqoddas dan Haryono Umar mengundurkan diri dan posisinya itu digantikan dari unsur eksternal. Penggantinya adalah tokoh agama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Jasin mengusulkan untuk menambah unsur masyarakat alias eksternal dari komposisi Komite Etik KPK. Hal ini didasari pertimbangan minimnya kehadiran unsur eksternal.

Padahal, kehadiran pihak luar dapat menepis kesan bias dalam melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah petinggi lembaga ...Berita Selengkapnya